KHABAR, PALANGKA RAYA – Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar Monitoring dan Evaluasi (Monev) Calon Desa Percontohan Antikorupsi secara virtual pada Jumat, 29 Agustus 2025.
Kegiatan ini dilakukan untuk menyampaikan nilai sementara dari Tim Verifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI).
Harapan Pemerintah Provinsi
Plt. Inspektur Daerah Provinsi Kalteng, Eko Sulistiyono, menjelaskan bahwa tim replikasi telah turun langsung ke kabupaten/kota, khususnya enam desa yang membutuhkan pendampingan untuk memenuhi indikator penilaian.
Ia menegaskan bahwa pesan Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran yang disampaikan melalui Sekda dan Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo, S.Sos., M.M adalah agar 13 desa perwakilan kabupaten bisa lulus tanpa ada yang tertinggal.
“Harapan kita, semua desa bisa ditetapkan sebagai Desa Percontohan Antikorupsi,” kata Eko.
Pentingnya Evaluasi Mandiri
Eko mengingatkan bahwa terdapat sejumlah indikator dari KPK yang wajib dipenuhi.
Ia meminta pemerintah desa bersama tim replikasi kabupaten agar lebih proaktif, tidak hanya menunggu arahan, tetapi juga melakukan self-assessment, mengidentifikasi kelemahan, dan aktif berkoordinasi dengan tim kabupaten maupun provinsi.
“Hari ini kita akan mendengarkan penyampaian nilai sementara dari tim verifikasi KPK RI. Nilai ini bukan hasil akhir, melainkan pemicu semangat untuk segera menutupi kekurangan,” tegasnya.
Menurutnya, predikat Desa Percontohan Antikorupsi bukan hanya soal kebanggaan, tetapi juga amanah untuk menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas.
“Mari kita jadikan kesempatan ini sebagai momentum bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan berintegritas,” pungkas Eko.
Hasil Penilaian Sementara
Hasil sementara penilaian 13 desa antikorupsi yang dipaparkan oleh Lidia Vega dari Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat (Dit. Permas) KPK adalah sebagai berikut:
Desa Sungai Udang (Seruyan) – skor 61,5
Desa Beringin Tunggal Jaya (Kotawaringin Timur) – skor 79,0
