Center of Economic and Law Studies (Celios) memperkirakan bahwa kabinet yang akan dibentuk Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, berpotensi mengakibatkan pemborosan anggaran negara hingga Rp1,95 triliun. Pemborosan ini diperkirakan terjadi akibat penambahan jumlah menteri dan wakil menteri (wamen) serta kepala lembaga dalam pemerintahan mendatang.
Penambahan Posisi Menteri dan Wakil Menteri
Prabowo diketahui telah memanggil 108 tokoh yang disebut-sebut akan mengisi posisi penting dalam kabinet kerjanya. Posisi-posisi tersebut mencakup menteri, wakil menteri, hingga kepala lembaga. Bahkan, beberapa kementerian seperti Kementerian Keuangan dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dikabarkan akan memiliki lebih dari dua wamen.
Menurut analisis peneliti Celios, Galau D Muhammad, pembagian jabatan yang melibatkan banyak wamen ini berpotensi menambah beban anggaran negara secara signifikan. “Semakin banyaknya wakil menteri yang diangkat berarti akan meningkatkan belanja negara, termasuk gaji para staf pendukung, pengadaan mobil dinas, fasilitas kantor, hingga pembayaran gaji pensiun bagi menteri dan wakil menteri tersebut,” jelas Galau dalam keterangannya, Kamis (17/10).
Dengan bertambahnya tanggung jawab fiskal, negara akan menghadapi tantangan yang lebih besar. Celios memperkirakan bahwa pembengkakan anggaran selama lima tahun ke depan akibat kabinet besar ini bisa mencapai Rp1,95 triliun. Angka ini tidak hanya mencakup gaji dan tunjangan, tetapi juga belanja operasional lainnya seperti pembangunan gedung dan fasilitas baru.
Estimasi Anggaran Pemerintah Jokowi vs Prabowo
Jika dibandingkan dengan kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin, yang terdiri dari 34 menteri dan 17 wamen, estimasi biaya gaji dan tunjangan menteri serta wamen mencapai Rp61,2 miliar dan Rp20,4 miliar per tahun. Ditambah anggaran operasional sebesar Rp306 miliar, total belanja mencapai Rp387,6 miliar per tahun.
Sementara itu, dalam kabinet Prabowo-Gibran yang diasumsikan akan memiliki 49 menteri dan 59 wamen, total belanja diperkirakan melonjak menjadi Rp777 miliar per tahun. Ini termasuk gaji dan tunjangan menteri sebesar Rp88,2 miliar, gaji wamen Rp70,8 miliar, serta anggaran operasional sebesar Rp648 miliar per tahun. Dengan demikian, terdapat kenaikan anggaran sebesar Rp389,4 miliar per tahun dibandingkan dengan era Jokowi.
Analisis Celios: Dominasi Politisi dalam Kabinet
Celios juga mencatat bahwa mayoritas kandidat yang dipanggil untuk mengisi posisi strategis di kabinet Prabowo-Gibran berasal dari kalangan politisi. Dari 108 calon, sekitar 55,6 persen atau 60 orang adalah politisi. Sementara itu, kalangan profesional teknokrat hanya mencakup 15,7 persen atau 17 orang.
Komposisi lainnya terdiri dari kalangan TNI/Polri (8,3 persen), pengusaha (7,4 persen), tokoh agama (4,6 persen), dan selebriti (2,8 persen). Hanya 5,6 persen kandidat yang berasal dari akademisi, dan hanya 9,3 persen atau 10 orang yang merupakan perempuan, sementara 90,7 persen kandidat lainnya adalah laki-laki.
Celios menyoroti bahwa banyaknya politisi yang diangkat ke dalam kabinet Prabowo-Gibran mengindikasikan adanya praktik balas budi politik. Dari 108 kandidat, 30 di antaranya aktif dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. Secara keseluruhan, 72 persen kandidat merupakan pendukung pasangan tersebut.
Selain itu, komposisi kabinet yang akan dibentuk dinilai tidak inklusif karena kurangnya keterwakilan perempuan dan akademisi dalam jajaran pejabat strategis.
