Wanita Iran yang menolak mengenakan jilbab akan diberikan perawatan di klinik spesialis kesehatan mental di Teheran.
Fasilitas yang disebut Klinik untuk Berhenti Melepas Hijab tersebut adalah upaya terbaru Republik Islam untuk meredam perbedaan pendapat perempuan yang melanda negara tersebut sejak pemberontakan “Perempuan, Kehidupan, Kebebasan” pada tahun 2022.
Mehri Talebi Darestani, yang akan mengepalai klinik tersebut, menyebut bahwa fasilitas ini “akan menerapkan pengobatan ilmiah dan psikologis dalam hal melepas hijab, khususnya bagi generasi remaja, dewasa muda, dan perempuan yang mencari identitas sosial dan Islam”.
Dia mengatakan proyek ini fokus untuk mempromosikan “martabat, kesopanan, kesucian, dan hijab” serta mengklaim bahwa kehadirannya bersifat “opsional”.
Klinik ini akan diawasi oleh Markas Besar Ajuran Kebaikan dan Larangan Kejahatan di Iran, sebuah badan pemerintah yang bertanggung jawab menegakkan standar agama ketat bagi seluruh masyarakat.
Departemen ini berada di bawah sanksi dari Inggris dan negara-negara lain atas pelanggaran hak asasi manusia dan sanksi brutal terhadap perempuan yang tidak mematuhi aturan berpakaian Islami di Iran.
Kelompok ini dipimpin oleh Mohammed Saleh Hashemi Golpayegani, yang ditunjuk langsung oleh pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei.
Awal bulan ini, seorang mahasiswi dari Universitas Islam Azad di Teheran membuka pakaiannya di tempat umum, memprotes tuntutan bagi perempuan untuk mengenakan jilbab. Dia dicap sakit jiwa dan dibawa ke fasilitas psikiatris.
Gerakan anti-hijab meningkat pesat setelah kematian Mahsa Amini di dalam tahanan polisi moral di Teheran pada tahun 2022. Wanita berusia 22 tahun itu ditangkap karena tidak mengenakan jilbab dengan benar.
Teheran sejak itu terus menekan perempuan dengan berbagai langkah termasuk peningkatan pengawasan rahasia, kehadiran polisi moral yang lebih kuat, dan larangan terhadap perempuan yang tidak mengenakan cadar memasuki ruang publik seperti mal dan taman.
PBB menyebut tindakan keras tersebut sebagai “apartheid gender”.
Setelah protes tahun 2022, para selebriti yang mengunggah foto dirinya tanpa jilbab diwajibkan oleh pengadilan untuk melakukan kunjungan mingguan ke pusat psikiatris.
Aktris seperti Afsaneh Bayegan, Azadeh Samadi, dan Leila Bolukat terpaksa harus menunjukkan surat keterangan kesehatan mental. Hukuman lainnya termasuk pembekuan bank dan larangan bepergian.
Tahun lalu, empat asosiasi psikiater Iran mengeluarkan pernyataan bersama yang mengecam pencitraan sistemik yang dilakukan pemerintah terhadap perempuan yang tidak mengenakan jilbab sebagai perempuan sakit jiwa.
“Diagnosis gangguan jiwa berada dalam kompetensi psikiater, bukan hakim, seperti halnya diagnosis penyakit lain berada dalam kompetensi dokter, bukan hakim,” tulis psikiater tersebut dalam suratnya kepada Gholamhossein Mohseni Ejei, Ketua Mahkamah Agung Iran, yang diterbitkan oleh media Iran pada bulan Juli.
Pada bulan Maret, Amnesty International, kelompok hak asasi manusia, mengecam pemerintah Iran atas penindasan sistemik terhadap perempuan melalui undang-undang jilbab.
“Dalam upaya jahat untuk melemahkan perlawanan terhadap kewajiban berjilbab setelah pemberontakan ‘Kebebasan Hidup Perempuan’, pihak berwenang Iran meneror perempuan dan anak perempuan dengan memberi mereka pengawasan dan pengawasan terus-menerus, mengganggu kehidupan sehari-hari mereka dan menyebabkan tekanan mental yang sangat besar pada mereka,” ungkap Diana Eltahawy, direktur Amnesty untuk Timur Tengah dan Afrika Utara.
“Taktik kejam mereka mulai dari melarang wanita pengemudi di jalan dan melakukan penyitaan massal kendaraan mereka hingga menerapkan hukuman cambuk dan penjara yang tidak manusiawi.”
