© ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/tom.

Tak Ada Lagi Seminar Mahal, Prabowo Minta Kepala Daerah Hemat Anggaran

Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas untuk memangkas anggaran perjalanan dinas luar negeri bagi para menteri dan pejabat di Kabinet Merah Putih. Anggaran yang sebelumnya mencapai US$ 3 miliar (setara Rp 47,8 triliun) kini dipotong hingga 50%.

Fokus Penghematan untuk Rakyat

Prabowo menyatakan bahwa dana hasil penghematan ini akan dialokasikan untuk proyek-proyek yang lebih mendesak. Beberapa prioritas penggunaan anggaran tersebut meliputi:

  • Pembangunan infrastruktur publik, seperti bendungan, irigasi, dan perbaikan sekolah.
  • Tambahan dana untuk program makanan bergizi gratis bagi masyarakat kurang mampu.

“Kita harus pastikan uang rakyat digunakan untuk kebutuhan yang langsung dirasakan manfaatnya,” ujar Prabowo saat membuka Sidang Tanwir Muhammadiyah di Kupang, Nusa Tenggara Timur, pada 4 Desember 2024.

Instruksi Penghematan hingga Pemerintah Daerah

Presiden juga meminta pemerintah daerah untuk lebih efisien dalam mengelola anggaran. Salah satu poin penting yang ditekankan adalah pengurangan biaya seminar atau rapat kerja yang dilakukan di hotel.

“Tidak usah terlalu banyak seminar, kita sudah tahu kesulitan rakyat,” tegasnya.

Selain itu, kepala daerah diimbau menghindari program yang dianggap kurang relevan dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari.

Sri Mulyani Tindaklanjuti dengan Surat Edaran

Menteri Keuangan Sri Mulyani segera menindaklanjuti instruksi Presiden dengan menerbitkan surat edaran nomor S-1023/MK.02/2024 pada 7 November 2024. Surat ini mengatur penghematan anggaran belanja perjalanan dinas dengan ketentuan:

  1. Penghematan minimal 50% dari sisa pagu belanja perjalanan dinas pada DIPA 2024.
  2. Berlaku sejak surat ditetapkan.
  3. Ditujukan kepada menteri Kabinet Merah Putih, Jaksa Agung, Kapolri, Kepala Lembaga Non-Kementerian, dan pimpinan sekretariat lembaga negara.

Kebijakan Ini Tak Berlaku untuk Semua

Namun, ada beberapa pengecualian dalam kebijakan penghematan ini. Kebijakan tidak berlaku untuk:

  • Penyuluh pertanian, juru penerang, dan penyuluh agama.
  • Biaya perjalanan dinas di kedutaan besar atau atase.
  • Unit yang tugas dan fungsi utamanya memerlukan perjalanan dinas.

Prabowo menyebut langkah ini sebagai bagian dari efisiensi besar-besaran yang diperlukan untuk memastikan dana negara digunakan sebaik mungkin.

“Kita harus teliti semua program, ternyata cukup besar penghematannya,” ungkap Prabowo dalam Sidang Tanwir yang juga disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Langkah tegas ini diharapkan dapat memberikan dampak positif langsung kepada masyarakat dan memperkuat fondasi ekonomi nasional.

More From Author

© ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/tom.

KPK OTT Wali Kota Pekanbaru, Sita Uang Hingga Rp6,8 Miliar, 3 Tersangka Ditahan

© ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/tom.

Usul Hashim: Kementerian Baru untuk Pajak dan Bea Cukai, Apa Alasannya?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *