Palangka Raya – Permintaan pengawasan ketat terhadap perusahaan besar swasta (PBS) di Kalteng kembali menggema. Bambang Irawan, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalteng, mendesak pemerintah provinsi agar benar-benar memastikan perusahaan perkebunan dan pertambangan tidak main garap lahan seenaknya di luar izin yang mereka punya. Ini demi melindungi hak masyarakat lokal, menjaga kelestarian lingkungan, dan memastikan pembangunan berkelanjutan bisa terwujud.
Permintaan Pengawasan Ketat: Jangan Ada yang Main Curang!
Dalam pernyataannya, Bambang mengingatkan keras tentang bahaya ekspansi ilegal. Ia tegas bilang,
“Harus dipastikan, kalau ada perusahaan besar swasta yang menambah lahan di luar izin, ini merupakan pelanggaran serius yang harus segera ditindak tegas.”
Menurutnya, tanpa pengawasan yang serius, perusahaan bisa saja bertindak semena-mena, dan itu jelas-jelas merugikan masyarakat sekitar.
Bahaya Kerusakan Lingkungan dan Konflik Sosial
Bambang juga menggarisbawahi pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan. Gak cuma soal hutan atau tanah aja, tapi juga tentang menghindari konflik sosial yang sering terjadi gara-gara sengketa lahan.
Kalau dibiarkan, dampaknya bisa kayak bola salju, makin lama makin besar. Kerusakan alam dan perseteruan warga bisa makin parah kalau perusahaan dibiarkan bertindak seenaknya.
Hak Masyarakat Harus Dilindungi
Bambang bilang, ekspansi lahan ilegal ini gak cuma soal pelanggaran administratif, tapi juga menyangkut hidup orang banyak.
Masyarakat lokal yang udah turun-temurun tinggal di situ, bisa kehilangan haknya atas tanah. Selain itu, sumber daya alam yang mestinya diwariskan ke anak-cucu malah terancam habis.
Pemerintah Harus Aktif Monitoring dan Evaluasi
Bambang minta pemerintah jangan cuma nunggu laporan, tapi harus aktif turun ke lapangan buat cek langsung aktivitas perusahaan. Katanya,
“Pemerintah harus proaktif dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan perusahaan. Jika ditemukan pelanggaran, sanksi tegas harus diberikan sebagai bentuk penegakan hukum.”
Langkah ini dinilai penting supaya perusahaan tahu kalau mereka diawasi dan gak semena-mena dalam menjalankan operasionalnya.
Operasional Perusahaan Harus Bertanggung Jawab
Bambang berharap dengan pengawasan ketat, semua perusahaan yang beroperasi di Kalteng bisa lebih bertanggung jawab.
Gak cuma cari untung aja, tapi juga memikirkan dampak sosial dan lingkungan. Operasi bisnis yang sehat harus sejalan dengan aturan dan menghormati hak-hak masyarakat.
Demi Pembangunan Berkelanjutan di Kalteng
Dalam jangka panjang, Bambang optimis kalau semua perusahaan patuh sama aturan, maka pembangunan di Kalimantan Tengah bisa berjalan berkelanjutan.
Artinya, pertumbuhan ekonomi bisa tetap jalan, tapi alam dan masyarakat juga tetap terlindungi.
Seruan Tindakan Nyata dari Pemerintah Daerah
Akhirnya, Bambang menyerukan supaya pemerintah daerah gak cuma berhenti di rapat-rapat aja, tapi segera ambil langkah konkret.
Beberapa tindakan yang perlu diambil antara lain:
Peningkatan inspeksi lapangan secara berkala
Penggunaan teknologi satelit untuk pantau ekspansi lahan
Pemberian sanksi tegas tanpa kompromi untuk pelanggaran
Libatkan masyarakat lokal dalam pengawasan
Dengan tindakan nyata ini, diharapkan pelanggaran bisa ditekan dan keadilan untuk masyarakat lokal tetap terjaga.
