KHABAR, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lisda Arriyana, mengikuti rapat virtual untuk membahas penyelesaian penataan tenaga non-Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Rabu, 8 Januari 2025.

Rapat yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, ini berlangsung di Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalteng. Rapat ini menjadi langkah penting bagi Pemprov Kalteng dalam menata ulang tenaga non-ASN untuk memastikan proses berjalan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Tahap Pertama Seleksi Tenaga Non-ASN

Usai mengikuti rapat, Lisda Arriyana menjelaskan bahwa Pemprov Kalteng sudah mengajukan formasi yang sesuai dengan data tenaga honorer yang ada. “Tahap pertama sudah kami minimalkan, dan hasil seleksi tahap pertama telah diumumkan. Dari seleksi tersebut, ada 198 tenaga teknis, 1 guru, dan 1 tenaga kesehatan dengan status R3 yang akan dioptimalkan kembali dalam formasi berikutnya,” jelas Lisda Arriyana.

Optimalkan Tenaga Honorer R3

Tenaga honorer dengan status R3 akan dioptimalkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi di Pemprov Kalteng. Pemprov Kalteng berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan tenaga non-ASN berdasarkan arahan dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), serta Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Harapan Pemprov Kalteng untuk Tahap Kedua

Lisda Arriyana juga menegaskan bahwa Pemprov Kalteng terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan berharap proses formasi tahap kedua yang dibuka oleh BKN dapat diselesaikan dengan baik hingga tahap akhir. “Kami berharap proses formasi tahap kedua yang dibuka oleh BKN ini dapat diselesaikan hingga tahap akhir,” tambahnya.

Dengan langkah-langkah yang sudah diambil, Pemprov Kalteng bertekad memastikan bahwa penataan tenaga non-ASN berjalan lancar dan tepat waktu, sehingga dapat memenuhi kebutuhan instansi pemerintahan daerah sesuai harapan pemerintah pusat. (asp)