KHABAR, PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, H. Edy Pratowo, menyerukan penguatan komitmen terhadap tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan bersih dalam momen serah terima jabatan Kepala BPK RI Perwakilan Kalteng.
Apresiasi untuk Pengabdian dan Dedikasi
Acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah digelar pada Kamis, 10 April 2025.
Wagub Kalteng hadir mewakili Gubernur Kalteng dan memberikan apresiasi mendalam kepada pejabat lama, M. Ali Asyhar.
“Semoga dedikasi yang telah dilakukan menjadi nilai ibadah,” ungkap Edy Pratowo.
Ia menilai kepemimpinan Ali Asyhar telah banyak membantu menciptakan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan bebas dari KKN.
Sambutan untuk Kepala BPK yang Baru
Dalam kesempatan tersebut, Wagub juga menyambut hangat kedatangan Kepala BPK Kalteng yang baru, Dodik Achmad Akbar.
Ia menyampaikan harapan besar atas kelanjutan kerja sama yang sudah terjalin dengan baik selama ini.
“Saya berharap kerja sama, sinergi, dan kemitraan dalam pengelolaan keuangan daerah yang sudah tertata dengan baik ini akan dapat terus dilanjutkan dan ditingkatkan menjadi makin baik lagi,” ujar Edy.
Seruan untuk Pemerintah Daerah
Edy Pratowo kembali mengingatkan seluruh jajaran pemerintah daerah se-Kalteng agar terus menjaga komitmen terhadap kualitas pengelolaan keuangan.
Menurutnya, tata kelola keuangan yang baik akan berdampak langsung pada percepatan pembangunan dan pelayanan publik yang efektif.
“Sehingga dapat mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, pelayanan masyarakat yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, dan percepatan pembangunan,” katanya.
Harapan atas Keberlanjutan WTP
Ia juga berharap BPK Perwakilan Kalteng terus memberikan bimbingan kepada para pengelola keuangan daerah.
Hal ini penting untuk mempertahankan capaian positif seperti Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Sehingga pada akhirnya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah kita raih dapat terus dipertahankan,” tegas Edy.
WTP Bukan Tujuan Akhir
Dalam sesi yang sama, Anggota VI BPK RI, Fathan Subchi, turut memberikan pandangan kritis mengenai makna dari WTP.
Menurutnya, WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan buah dari proses tata kelola keuangan yang benar dan berdampak.
“Selama ini para kepala daerah lebih mendahulukan WTP daripada kerja yang lebih substansial,” ungkap Fathan.
Ia berharap Dodik Achmad Akbar bisa menjalankan fungsi pengawasan secara optimal sebagai bentuk pelayanan publik yang nyata.
Fathan juga menekankan bahwa fungsi audit harus dimanfaatkan seluas mungkin demi membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara.
(asp)
