KHABAR, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menggencarkan upaya nyata untuk menurunkan angka stunting demi menjamin kualitas generasi masa depan.
Langkah ini ditandai dengan digelarnya Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting (PPS) se-Kalteng Tahun 2025 di Aula Bapperida, Senin, 14 April 2025.
Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Kalteng, H. Edy Pratowo, yang menegaskan bahwa penanganan stunting adalah program prioritas yang harus ditangani bersama.
“Stunting ini jadi salah satu prioritas utama dalam Program 100 Hari Gubernur dan Wakil Gubernur. Kami menyelaraskan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Lumbung Pangan Nasional, hingga pencegahan stunting,” ujarnya.
Target Penurunan Angka Stunting
Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI), angka stunting di Kalteng menunjukkan tren menurun, dari 26,9 persen pada 2022 menjadi 23,5 persen di tahun 2023.
Pemprov menargetkan penurunan lebih lanjut hingga mencapai 20,6 persen pada akhir tahun 2025.
Wagub menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor untuk mencapai target tersebut.
“Kita harus kerja bareng, memperkuat konvergensi lintas sektor, mulai dari pemetaan, perencanaan, penganggaran, sampai penyusunan rencana kerja,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa dampak stunting bersifat multidimensi dan dapat memengaruhi ketahanan keluarga hingga pembangunan daerah.
“Perlu penanganan cepat dan tepat. Kalau kita lambat, dampaknya bisa jangka panjang,” tegasnya.
Harapan dari Rakor PPS
Sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi, Edy Pratowo berharap agar rakor ini tidak hanya menjadi diskusi semata.
“Diskusi ini harus menghasilkan komitmen nyata, langkah-langkah konvergensi, serta pemetaan kegiatan dan anggaran yang matang,” katanya.
Ia menekankan agar hasil rakor dapat langsung diterjemahkan ke dalam aksi yang konkret dan terukur.
Keterlibatan Lintas Pihak
Kepala Bapperida Kalteng, Leonard S. Ampung, menambahkan bahwa tujuan rakor ini adalah menyatukan langkah seluruh elemen, baik pemerintah maupun masyarakat sipil.
Ia juga menekankan pentingnya integrasi kebijakan dan anggaran ke dalam dokumen perencanaan pembangunan.
Dokumen yang dimaksud meliputi:
RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah)
RENSTRA (Rencana Strategis)
APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)
Rakor ini turut dihadiri para kepala daerah se-Kalteng, Tim TPPS kabupaten/kota, Ketua TP PKK Provinsi Aisyah Thisia Agustiar Sabran, Wakil Ketua I DPRD Kalteng, serta perwakilan dari instansi vertikal.
Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah III Kemendagri, Chaerul Dwi Sapta, juga hadir secara daring dari Jakarta.
