Kabar terbaru mengenai jumlah kementerian dalam kabinet Prabowo-Gibran kini menjadi topik hangat. Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan bahwa jumlah kementerian belum dipastikan. Saat ini, jumlah kementerian masih dalam tahap simulasi dan belum ada keputusan final mengenai apakah akan ada 40, 42, atau bahkan 44 kementerian dalam kabinet yang akan datang.
“Jadi begini, soal berapa jumlah sampai dengan sekarang masih kita simulasikan. Bahwa penambahan kementerian itu adalah untuk optimalisasi tugas-tugas kementerian dalam rangka kita itu memenuhi janji kampanye,” jelas Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/9/2024).
Jadwal pengumuman jumlah kementerian yang pasti direncanakan satu minggu sebelum pelantikan presiden pada 20 Oktober 2024. Tentu saja, ini membuat banyak pihak penasaran tentang siapa saja yang akan terpilih dan berapa banyak kementerian yang akan dibentuk.
Kandidat Menteri dan Komposisi Kabinet
Menurut informasi terbaru, calon menteri kabinet Prabowo-Gibran diperkirakan akan lebih banyak berasal dari kalangan profesional ketimbang partai politik. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet), juga mendengar bahwa kabinet ini mungkin terdiri dari 44 kementerian. DPR saat ini sedang merevisi Undang-Undang Kementerian Negara untuk mengubah batasan jumlah kementerian dari 34 menjadi 44.
Dalam acara Turnamen Bulu Tangkis Piala Pimpinan DPR dan MPR, Bamsoet menyebutkan beberapa nama calon menteri, di antaranya Nusron Wahid yang digadang-gadang akan menjabat sebagai Menteri Ketenagakerjaan atau Menteri Perhubungan, serta Viva Yoga Mauladi dari PAN sebagai salah satu kandidat. Bamsoet juga mengindikasikan bahwa PAN mungkin akan mendapatkan lima kursi menteri dalam kabinet ini.
Gagasan Kabinet Zaken
Sekretaris Jenderal Gerindra, Ahmad Muzani, menambahkan bahwa Prabowo Subianto berencana membentuk kabinet zaken, yaitu kabinet yang terdiri dari orang-orang ahli di bidangnya, baik dari dalam maupun luar parpol.
“Pak Prabowo ingin ini adalah sebuah pemerintahan zaken kabinet. Di mana yang duduk adalah orang-orang yang ahli di bidangnya meskipun yang bersangkutan berasal atau diusulkan dari parpol sehingga tidak kehilangan relevansinya di jabatan yang diduduki karena yang bersangkutan memiliki keahlian dari jabatan yang disandang,” ujar Muzani.
Proses penjaringan calon menteri sedang berlangsung, melibatkan calon dari partai koalisi serta tokoh-tokoh lainnya. Ada juga wacana mengenai kemungkinan memasukkan empat alumni SMA Taruna Nusantara ke dalam kabinet, namun hal ini masih dalam tahap wacana.
Dengan berbagai kabar yang beredar, tampaknya kabinet Prabowo-Gibran akan menghadapi tantangan besar dalam menentukan komposisi dan jumlah kementerian yang optimal. Sementara penambahan kementerian diklaim untuk meningkatkan efektivitas, masyarakat patut mempertanyakan apakah langkah ini benar-benar akan mengoptimalkan kinerja pemerintahan atau justru menjadi pemborosan.
Apakah penggabungan ahli dan profesional dari berbagai latar belakang akan memaksimalkan fungsi kementerian, atau malah menciptakan kerumitan baru?
Menyusul berita ini, kita semua perlu mengamati dengan saksama bagaimana kabinet ini akan terbentuk dan sejauh mana perubahan ini akan mempengaruhi kesejahteraan publik.
Dalam konteks ini, penting juga untuk mencatat bahwa perubahan jumlah kementerian bisa mempengaruhi alokasi anggaran dan kinerja birokrasi. Penambahan kementerian tidak selalu berarti peningkatan efisiensi.
Selain itu, cara penjaringan calon menteri yang melibatkan berbagai elemen masyarakat dan profesional diharapkan dapat membawa perspektif baru dan inovatif dalam pemerintahan mendatang.
Dengan berita ini, pembaca diharapkan dapat lebih memahami dinamika di balik pembentukan kabinet Prabowo-Gibran dan merenungkan implikasi dari setiap keputusan yang diambil dalam proses ini.
