KHABAR, PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Agustiar Sabran, meluapkan kemarahan dalam rapat koordinasi penanganan jalan rusak di ruas Palangka Raya-Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Jumat (16/5/2025).
Rapat yang digelar di Aula Hapakat Kantor Gubernur Kalteng itu sedianya menjadi forum penting untuk mencari solusi atas kerusakan jalan provinsi yang menjadi jalur vital bagi angkutan tambang, HPH, dan perkebunan.
Namun dari sekitar 40 perusahaan yang diundang, hanya enam pimpinan perusahaan yang hadir langsung.
Sisanya hanya mengutus manajer yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan strategis.
Minimnya kehadiran para pengambil keputusan itu memancing kemarahan Gubernur Agustiar Sabran.
Ia menunjukkan kekesalannya dengan melempar kertas absensi ke atas meja.
Gubernur Kecewa Sikap Perusahaan
“Saya sangat kecewa. Jalan ini rusak bukan karena masyarakat, tapi karena kendaraan operasional perusahaan. Tapi saat kita undang untuk duduk bersama cari solusi, malah banyak yang tidak datang. Ini tidak bisa dibiarkan,” tegas Agustiar Sabran dengan nada tinggi.
Ia menilai ketidakhadiran para pimpinan perusahaan menunjukkan kurangnya itikad baik dan kepedulian terhadap tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Agustiar menyebut akan kembali memanggil seluruh perusahaan sebelum peringatan Hari Jadi ke-68 Provinsi Kalimantan Tengah pada 23 Mei 2025.
Perusahaan yang tetap tidak menunjukkan komitmen, lanjutnya, akan diumumkan ke publik.
Pemprov Akan Umumkan Nama-Nama Perusahaan
“Kita tidak main-main. Kalau tidak mau ikut memperbaiki, kita buka ke publik perusahaan mana saja yang tidak peduli. Kita punya kewenangan untuk menegakkan aturan,” tambahnya.
Langkah ini menjadi peringatan serius bahwa Pemerintah Provinsi Kalteng tidak akan memberi ruang bagi perusahaan yang hanya mengambil keuntungan tanpa kontribusi nyata.
Gubernur menyampaikan, jalan provinsi yang rusak karena aktivitas perusahaan harus ditangani bersama.
Keterlibatan perusahaan dalam memperbaiki kerusakan jalan menjadi bagian dari tanggung jawab sosial dan legalitas operasi mereka.
Pemerintah Fokus pada Infrastruktur dan Kepentingan Rakyat
Pemerintah Provinsi Kalteng, ditegaskan Agustiar, akan terus memperjuangkan kepentingan rakyat.
Fokus utama pemerintah saat ini adalah menjaga infrastruktur publik agar tetap aman, nyaman, dan layak digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Komitmen ini, menurutnya, tak bisa ditawar dan harus didukung semua pihak, termasuk kalangan pelaku usaha.
