KHABAR, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali menyoroti pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Barito Utara yang akan digelar pada 6 Agustus 2025 mendatang.
Sorotan ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah (Plt. Sekda) Kalimantan Tengah melalui Asisten Administrasi Umum, Sunarti, dalam Rapat Koordinasi Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik di Luwansa Hotel Palangka Raya, Rabu, 30 Juli 2025.
PSU Barito Utara Jadi Fokus Serius Pemprov dan Pusat
Sunarti menegaskan bahwa PSU di Barito Utara menjadi perhatian khusus Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Pusat.
“Wakil Menteri Dalam Negeri, Ibu Ribka Muluk beserta Jajaran Ditjen Polpum Kemendagri, datang langsung ke Muara Teweh, dan telah melaksanakan Rapat Koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka Kesiapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Ke-2 di Kabupaten Barito Utara agar berjalan lancar dan aman,” ujarnya.
Sunarti juga menekankan pentingnya pencegahan agar peristiwa PSU tidak kembali terulang di masa mendatang.
“Hal ini menjadi perhatian kita bersama, agar ke depannya tidak terjadi lagi pengulangan pelaksanaan PSU dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah,” tegasnya.
Sinergi Pemprov dan Kabupaten/Kota dalam Menjaga Stabilitas
Ia mendorong sinergi antarinstansi untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kalteng.
“Menyikapi hal ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah merasa perlu meningkatkan sinergitas dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Instansi Intelijen terkait dalam mendeteksi, mengantisipasi atau mencegah potensi dan menangani ancaman gangguan terhadap kemanan, ketertiban masyarakat di Kalimantan Tengah,” katanya.
Upaya ini dinilai penting mengingat kondisi politik dan sosial yang memerlukan perhatian serius agar tetap stabil menjelang PSU.
Harapan Meningkatnya Koordinasi Daerah
Sunarti berharap forum rakor yang digelar ini menjadi momentum meningkatkan koordinasi antarpihak, khususnya jajaran Kesbangpol di daerah.
Ia mengajak semua unsur pemerintahan dan lembaga terkait untuk menyamakan langkah dan memperkuat sinergi.
“Melalui rakor ini diharapkan mampu meningkatkan koordinasi seluruh jajaran Kesbangpol Kabupaten/Kota, mitra intelijen, Forkopimda, dan instansi vertikal lainnya dalam rangka menyamakan persepsi merumuskan langkah untuk menciptakan kondisi yang kondusif di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah,” pungkasnya. (jendra)
