Pemprov Kalteng Punya Strategi Baru Soal Data, Apa Isinya?

KHABAR, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Administrasi Kependudukan se-Kalteng di Batang Garing Ballroom, Hotel Best Western, Senin (25/8/2025).

Acara ini mengusung tema “Data Kependudukan dan Identitas Kependudukan Digital sebagai Pondasi Layanan Publik dalam Rangka Mensukseskan Visi Misi Gubernur Kalimantan Tengah Periode 2025–2030.”

Pembukaan Rakor

Pembukaan dilakukan oleh Plt. Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah yang diwakili oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Herson B. Aden.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi. Rakor ini penting untuk membahas pelayanan kependudukan agar lebih akurat, efisien, dan selaras dengan visi misi Gubernur Kalteng 2025–2030,” kata Herson.

Rakor ini mempertemukan jajaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dari kabupaten dan kota, narasumber, serta perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Pentingnya Data Kependudukan

Dalam sambutannya, Herson menegaskan bahwa data kependudukan bukan sekadar angka.

Data kependudukan disebut menjadi fondasi bagi perencanaan pembangunan, penyaluran bantuan sosial, hingga penyusunan kebijakan publik.

Identitas kependudukan digital juga dinilai penting sebagai instrumen transformasi layanan publik berbasis teknologi.

Keamanan Data Kependudukan

Herson menekankan perlunya menjaga keamanan data kependudukan sebagai aset nasional.

“Keamanan data adalah hal krusial. Sistem administrasi kependudukan harus tidak hanya berfungsi sebagai basis data, tetapi juga sebagai instrumen yang aman, terpercaya, dan berkelanjutan,” tegasnya.

Ia menyebut perlindungan data menjadi bagian penting agar sistem administrasi kependudukan dapat berfungsi optimal dan dipercaya masyarakat.

Harapan Pemprov Kalteng

Melalui Rakor ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berharap seluruh daerah mampu memperkuat integrasi serta konsolidasi data kependudukan.

Langkah ini diharapkan membuat pembangunan lebih tepat sasaran dan menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Dengan adanya integrasi data yang baik, Pemprov Kalteng optimistis visi misi Gubernur Kalteng periode 2025–2030 dapat tercapai. (gnd)

KSPSI Pilih Demo 28 Agustus, Usung Tuntutan Naik Upah 10,5%

Warga Kalteng Terancam Tak Dapat Bantuan Sosial Jika Masih…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *