KHABAR, PALANGKA RAYA – Rapat Koordinasi Pengadaan Barang/Jasa se-Kalimantan Tengah Tahun 2025 resmi dibuka pada Selasa (2/9/2025) di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng.
Acara ini dihadiri perwakilan Biro Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) kabupaten/kota, organisasi perangkat daerah terkait, serta narasumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pusat.
Fokus utama rapat koordinasi kali ini adalah peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) dan penguatan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).
Penguatan SDM dan Transformasi Digital
Ketua Panitia sekaligus Kepala Biro PBJ Setda Provinsi Kalteng, Suharno, menegaskan pentingnya membangun SDM berkualitas untuk mendukung transformasi digital pengadaan.
“Kegiatan ini bertujuan memperkuat koordinasi, mengevaluasi program kerja, serta meningkatkan kapasitas UKPBJ dalam mewujudkan transformasi digital pengadaan barang/jasa yang bersih dan akuntabel,” jelas Suharno.
Apresiasi untuk Daerah
Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Leonard S. Ampung, menyerahkan sertifikat tingkat kematangan UKPBJ Proaktif kepada tiga kabupaten, yaitu:
Kabupaten Katingan
Kabupaten Kotawaringin Timur
Kabupaten Murung Raya
Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja pengadaan barang/jasa yang semakin baik di tingkat daerah.
Materi Strategis dari LKPP
Rakor menghadirkan pembahasan penting dari LKPP, di antaranya:
Strategi Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)
Pengangkatan jabatan fungsional PBJ
Pengenalan sistem informasi berbasis jejaring
Selain itu, Leonard juga menyerahkan plakat kepada narasumber LKPP dan perwakilan daerah sebagai bentuk penghargaan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
Harapan Lahirnya Solusi Nyata
Suharno menekankan bahwa forum ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi ruang untuk menyelesaikan tantangan pengadaan yang ada di daerah.
“Kami berharap, melalui forum ini, permasalahan yang dihadapi daerah dapat teridentifikasi sekaligus diperoleh solusi yang efektif,” ungkapnya.
Dengan adanya rapat koordinasi ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berharap pengadaan barang/jasa ke depan semakin transparan, efisien, dan berdampak nyata bagi pembangunan daerah.
