KHABAR, PALANGKA RAYA – Menjelang puncak musim hujan yang diperkirakan terjadi pada Oktober hingga April, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Tengah mengingatkan seluruh masyarakat agar lebih waspada terhadap ancaman banjir yang berulang setiap tahun.
Peringatan ini disampaikan dalam rapat pembahasan lokasi cetak sawah terdampak banjir di Kantor Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) Provinsi Kalimantan Tengah pada Senin, 7 Oktober 2025.
Masyarakat Diminta Tidak Hanya Andalkan Pemerintah
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Kalimantan Tengah, Alpius Patanan, S.Hut, menegaskan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menghadapi potensi banjir.
“Kami berharap masyarakat tidak hanya mengandalkan pemerintah. Kesadaran untuk menjaga lingkungan dan tidak menutup saluran air juga penting,” ujarnya tegas.
Ia menambahkan, kesadaran lingkungan menjadi faktor utama dalam upaya pencegahan bencana, terutama di wilayah yang memiliki risiko banjir tinggi.
99 Kecamatan Masuk Zona Bahaya Banjir
Berdasarkan hasil kajian Risiko Bencana (KRB) 2022–2026, sebanyak 99 kecamatan di Kalimantan Tengah masuk dalam kategori bahaya tinggi terhadap banjir.
Namun, 90 persen dari kecamatan tersebut masih memiliki kapasitas rendah dalam penanggulangan bencana.
Hal ini disebabkan keterbatasan sarana, jumlah personel, serta belum optimalnya rencana teknis yang dimiliki pemerintah daerah.
Penguatan Kapasitas Daerah Jadi Fokus BPBD
Untuk mengatasi hal itu, BPBD kini tengah fokus memperkuat kapasitas daerah melalui pelatihan penyusunan rencana kontinjensi serta peningkatan peran BPBD kabupaten dan kota.
“Rencana kontinjensi itu bukan sekadar dokumen administratif, tapi panduan operasional yang bisa digunakan saat keadaan darurat. Jadi aparatur harus benar-benar paham cara menyusunnya dan mengimplementasikannya di lapangan,” jelas Alpius.
Pelatihan ini diharapkan mampu meningkatkan kesiapsiagaan aparatur daerah dalam menghadapi situasi darurat secara cepat dan terkoordinasi.
Diperlukan Sinergi Antarinstansi
Selain pelatihan, BPBD juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan Dinas PUPR dan Dinas TPHP.
Sinergi antarinstansi dianggap penting agar mitigasi banjir berjalan berkelanjutan dan tidak hanya bersifat reaktif ketika bencana sudah terjadi.
Kesadaran Warga Jadi Kunci Menghadapi Banjir
Dengan ancaman banjir yang terus berulang setiap tahun, Alpius mengingatkan bahwa kesadaran masyarakat menjadi kunci utama dalam mengurangi risiko.
“Kalau perencanaan pembangunan tidak memperhatikan potensi banjir, kita hanya akan memperbaiki dampaknya, bukan mencegah penyebabnya,” katanya mengingatkan.
Peringatan untuk Semua Pihak
Memasuki musim hujan, BPBD menegaskan bahwa peringatan ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk membangun kesiapsiagaan bersama antara pemerintah, dunia usaha, dan warga.
Masyarakat diimbau untuk tetap siaga, waspada, dan tangguh menghadapi bencana banjir yang mungkin terjadi di Kalimantan Tengah.
