KHABAR, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menghadapi tantangan besar dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah Pusat menargetkan pertumbuhan ekonomi Kalteng mencapai 5,60 persen pada 2025, meningkat menjadi 6,03 persen pada 2026, dan menembus 7,3 persen pada 2029. Target ini mendukung ambisi nasional untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen pada tahun yang sama.
Rapat Koordinasi Bahas Arah Ekonomi Daerah
Penegasan tersebut disampaikan oleh Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Leonard S. Ampung, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang digelar di Aula Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kalteng, Selasa (14/10/2025).
Leonard menyoroti penurunan kapasitas fiskal daerah akibat berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) dengan alasan efisiensi.
Namun, menurutnya, efisiensi itu lebih banyak dirasakan oleh daerah.
“Efisiensi hanya berlaku bagi daerah, sementara di sisi lain pemerintah daerah dituntut tetap memenuhi target dan indikator pembangunan,” ujarnya.
Kalteng di Persimpangan: Lumbung Pangan Nasional dan Pusat Konservasi Dunia
Leonard menjelaskan bahwa Kalimantan Tengah memegang peran penting sebagai Lumbung Pangan Nasional sekaligus Pusat Konservasi Internasional.
Kondisi ini menuntut keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.
“Tantangannya adalah bagaimana mendorong produksi pangan tanpa mengorbankan kawasan hutan, sementara revisi RTRWP Kalteng hingga kini belum disetujui,” jelasnya.
Ia menambahkan, Kalteng kini dihadapkan pada dilema antara mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor ekstraktif seperti pertambangan dan perkebunan, dengan kewajiban menjaga lingkungan untuk mencapai target FOLU Net Sink 2030 dan Net Zero Emission 2060.
UMKM Perlu Jadi Batu Loncatan Industrialisasi
Dalam konteks pembangunan daerah, Leonard juga menilai peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) harus dilihat sebagai batu loncatan menuju industrialisasi, bukan sebagai tumpuan utama ekonomi jangka panjang.
Ia menegaskan pentingnya hilirisasi dan pengembangan sektor manufaktur agar mampu menciptakan nilai tambah dan menyerap tenaga kerja secara lebih luas.
Optimalisasi Anggaran Daerah untuk Pertumbuhan Ekonomi
Di akhir arahannya, Leonard mengajak seluruh pihak untuk mengoptimalkan potensi fiskal daerah.
Kalteng memiliki modal fiskal sekitar Rp33,9 triliun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, Kabupaten/Kota, serta Dana Desa.
“Modal ini harus dikelola secara disiplin, sinergis, kolaboratif, dan inovatif agar benar-benar menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Rakor tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda Provinsi Kalteng, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalteng Herson B. Aden, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko, para Kepala Perangkat Daerah, serta Kepala Instansi Vertikal terkait.
