KHABAR, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan komitmennya untuk memperluas pemerataan pelayanan publik hingga ke pelosok dan perbatasan daerah. Komitmen ini disampaikan oleh Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Leonard S. Ampung, dalam Rapat Paripurna Ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, pada Rabu, 15 Oktober 2025.
Fokus Pemerintah pada Pemerataan Pelayanan Publik
Dalam rapat yang juga dihadiri unsur Forkopimda, para Wakil Ketua DPRD, Kepala Perangkat Daerah, dan seluruh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah itu, Leonard hadir mewakili Gubernur Kalimantan Tengah H. Sugianto Sabran.
Ia menyampaikan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026.
Menanggapi masukan dari Fraksi Partai Gerindra, Leonard menegaskan bahwa pemerintah terus memperkuat infrastruktur jalan dan jembatan, mendukung sektor pertanian dan ketahanan pangan, serta memastikan ketersediaan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan di seluruh wilayah.
“Upaya pemerataan pelayanan publik terus dilakukan melalui pengangkatan guru P3K, pemberian tunjangan khusus, serta digitalisasi pembelajaran melalui platform PENA Kalteng,” terang Leonard.
Penguatan Layanan Kesehatan di Daerah Terpencil
Leonard juga menjelaskan bahwa di sektor kesehatan, Pemprov Kalteng melalui Dinas Kesehatan telah menugaskan tenaga medis secara khusus ke wilayah terpencil.
Langkah ini diiringi dengan penguatan layanan rumah sakit daerah agar kapasitas dan kualitas pelayanan kesehatan semakin meningkat.
Pemerintah ingin memastikan seluruh masyarakat, termasuk di wilayah perbatasan, mendapatkan akses layanan kesehatan yang memadai.
Prioritas Penanggulangan Kemiskinan dan Transparansi Anggaran
Selain pelayanan publik, Leonard menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas utama Pemprov Kalteng.
Melalui Program Kartu Huma Betang Sejahtera, pemerintah mengintegrasikan berbagai layanan dasar, seperti:
Kesehatan,
Pendidikan,
Bantuan sosial,
Pelatihan keterampilan, dan
Pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Leonard menambahkan bahwa penyusunan APBD Tahun 2026 difokuskan pada belanja wajib di sektor:
Pendidikan,
Kesehatan,
Infrastruktur dasar,
Air bersih, dan
Pengentasan kemiskinan.
Selain itu, Pemprov juga memperkuat transparansi dan pengawasan internal melalui Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA).
“Kita ingin setiap rupiah anggaran benar-benar menyentuh masyarakat dan berdampak nyata bagi kesejahteraan mereka,” ujar Leonard.
Dengan arah kebijakan ini, pemerintah berharap kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah semakin merata dan pembangunan daerah berjalan berkeadilan.
