KHABAR, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan komitmennya mendukung penuh program ketahanan pangan nasional yang tengah dijalankan pemerintah pusat. Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Kalteng, H. Edy Pratowo, S.Sos., M.M., usai mengikuti Entry Meeting Gabungan Pemeriksaan Tematik Ketahanan Pangan Nasional secara virtual, di Ruang Rapat Wakil Gubernur, Rabu (22/10/2025).
Audit Tematik oleh BPK RI
Wakil Gubernur Edy Pratowo menjelaskan bahwa kegiatan audit tematik tersebut dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap berbagai kementerian dan lembaga yang menjadi penanggung jawab program ketahanan pangan nasional.
“Hari ini kita mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh BPK RI Pusat. Mereka melakukan audit tematik berkaitan dengan program ketahanan pangan nasional yang menjadi tanggung jawab kementerian terkait,” ujar Edy.
Menurutnya, audit ini menjadi langkah penting untuk memastikan efektivitas program dan menilai sejauh mana kebijakan ketahanan pangan nasional dijalankan di tingkat daerah.
Dukungan Penuh Pemprov Kalteng
Edy menegaskan bahwa di bawah kepemimpinan Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran, pemerintah provinsi memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan dan program pemerintah pusat.
“Pak Gubernur memberikan komitmen penuh bahwa program ketahanan pangan ini harus kita sukseskan. Kalimantan Tengah juga menjadi salah satu lokus penting dalam pelaksanaan program tersebut,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa lahan yang telah dicetak untuk mendukung program ini akan mulai ditanami pada musim tanam tahun 2026, tepatnya sekitar bulan April, dengan perkiraan panen pada September 2026.
Optimalisasi dan Diversifikasi Pertanian
Selain mencetak lahan baru, Pemprov Kalteng juga fokus pada optimalisasi lahan pertanian yang sudah ada. Upaya ini dilakukan agar produktivitas pertanian, terutama komoditas padi, bisa terus meningkat.
“Optimalisasi lahan ini merupakan upaya untuk meningkatkan hasil pertanian di lahan yang sudah ada. Tapi ketahanan pangan tidak hanya berfokus pada padi, kita juga mendorong diversifikasi usaha pertanian, seperti kedelai, jagung, singkong, dan komoditas lainnya yang sesuai dengan kondisi lahan,” jelas Edy.
Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat bisa memperkuat ketahanan pangan nasional, khususnya di wilayah Kalimantan Tengah.
Komitmen BPK RI terhadap Ketahanan Pangan
Wakil Ketua BPK RI, Budi Prijono, dalam sambutannya menegaskan bahwa pemeriksaan tematik ini merupakan bentuk komitmen BPK dalam mendukung program ketahanan pangan nasional melalui evaluasi menyeluruh.
“Pemeriksaan ini merefleksikan aspirasi kuat BPK agar senantiasa berperan aktif dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Melalui pendekatan yang komprehensif dan holistik, BPK ingin memastikan bahwa seluruh kebijakan dan program pemerintah di bidang pangan terlaksana dengan baik dari hulu hingga ke hilir,” ujarnya.
Budi juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan.
“Keberhasilan program pangan nasional tidak bisa berdiri sendiri. Diperlukan koordinasi, kolaborasi, dan konsistensi dari seluruh pihak,” tambahnya.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh para Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang terkait dengan pelaksanaan program ketahanan pangan.
