Dalam rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, pemerintah mengalokasikan total belanja kementerian/lembaga mencapai Rp1.160,1 triliun. Di antara anggaran besar tersebut, ada program unggulan senilai Rp121 triliun yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, apakah angka ini cukup untuk menjawab tantangan yang ada?
Rincian dari program unggulan ini menunjukkan fokus pemerintah pada beberapa sektor krusial. Misalnya, program Makan Bergizi gratis mendapatkan porsi terbesar dengan anggaran Rp71 triliun. Langkah ini diharapkan dapat membantu menurunkan angka stunting dan meningkatkan kesehatan anak-anak. Selain itu, renovasi dan pembangunan sekolah juga mendapatkan perhatian serius, dengan total anggaran Rp22 triliun. Ini merupakan langkah penting untuk memastikan pendidikan yang layak dan berkualitas.
Sri Mulyani, Menteri Keuangan, mengatakan, “Sehingga kemajuan daerah akan semakin diselaraskan. Yang tertinggal bisa mengejar lebih cepat sehingga daerah-daerah bisa mengalami konvergensi kemajuan.” Pernyataan ini menekankan pentingnya keselarasan antara pusat dan daerah dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.
Lebih lanjut, anggaran transfer ke daerah ditetapkan sebesar Rp919,9 triliun. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah serta meningkatkan belanja produktif. Target program prioritas mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan indeks modal manusia yang ditargetkan mencapai 0,56 pada 2025. Di sektor pertanian dan perikanan, pemerintah menargetkan nilai tukar petani dan nelayan masing-masing menjadi 115-120 dan 105-108.
Namun, defisit APBN juga menjadi sorotan. Ditargetkan sebesar 2,53% dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau sekitar Rp616,25 triliun, dengan penerimaan negara ditargetkan mencapai Rp3.000,51 triliun. Penerimaan perpajakan yang diproyeksikan sebesar Rp2.490,9 triliun akan didorong oleh reformasi perpajakan dan perluasan basis pajak.
Dari sisi pengelolaan, pemerintah berencana melakukan reformasi pada pengelolaan sumber daya alam dan memanfaatkan teknologi digital. Ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Melihat rencana anggaran ini, penting untuk mempertanyakan apakah alokasi sebesar Rp121 triliun ini akan benar-benar diterapkan secara efektif. Anggaran besar bukanlah jaminan sukses jika tidak diiringi dengan pengawasan yang ketat dan evaluasi berkala. Selain itu, kolaborasi antara pusat dan daerah harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa semua program berjalan sesuai rencana. Dengan demikian, diharapkan dampak positif dari program-program ini dapat dirasakan oleh masyarakat secara merata, bukan hanya di wilayah tertentu.
