Ketua Dewan Pakar ASPRINDO, Didin S Damanhuri, menyambut baik pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang berkomitmen untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan. “Kami sangat mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan. Ini adalah langkah yang tepat untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efisien dan transparan,” ujar Didin.
Perbedaan Platform Pemerintahan Prabowo
Pemerintahan Prabowo dinilai membawa platform baru yang berbeda dengan pemerintahan sebelumnya. Fokus utama pemerintahan ini adalah pada ekonomi kerakyatan, berbeda dengan pemerintahan sebelumnya yang lebih menekankan pada pembangunan infrastruktur besar-besaran. “Ini adalah perubahan yang signifikan. Ekonomi kerakyatan akan lebih menyentuh langsung kebutuhan rakyat kecil,” tambah Didin.
Implementasi yang Belum Cepat (Tidak ‘Gercep’)
Meskipun ada komitmen kuat, implementasi janji-janji Prabowo terlihat lambat. Didin menyatakan bahwa hal ini disebabkan oleh adanya perubahan paradigma (paradigma shift) yang membutuhkan waktu untuk disesuaikan. “Perubahan paradigma tidak bisa dilakukan dalam semalam. Butuh waktu untuk menyesuaikan semua kebijakan dengan paradigma baru ini,” jelasnya.
Fokus pada Pemberantasan Korupsi dan Efisiensi Anggaran
Pemerintahan Prabowo berfokus pada pemberantasan korupsi, swasembada pangan dan energi, serta efisiensi anggaran. Didin mencatat bahwa kebocoran anggaran mencapai 30% atau sekitar Rp1.000 triliun. “Pemberantasan korupsi dan efisiensi anggaran adalah langkah penting untuk menekan kebocoran yang selama ini terjadi,” ujarnya.
Penghematan Anggaran dan Review Program
Prabowo berhasil mereview program dinas pemerintahan senilai 10% dari APBN dan melakukan penghematan sekitar Rp306 triliun. “Ini adalah langkah yang sangat baik. Penghematan anggaran akan memberikan ruang lebih besar untuk program-program yang lebih prioritas,” kata Didin.
Kebijakan Pengendapan Devisa Ekspor SDA
Kebijakan progresif berupa pengendapan devisa hasil ekspor sumber daya alam selama satu tahun juga menjadi perhatian. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih perlu dipantau. “Kebijakan ini memiliki potensi besar, tetapi perlu diawasi dengan ketat agar tidak menimbulkan masalah baru,” ujar Didin.
Kontroversi Program Swasembada Pangan dan Energi
Program swasembada pangan dinilai kontroversial karena melibatkan TNI dalam program Food Estate. Didin menilai seharusnya petani yang lebih dilibatkan. “Program ini seharusnya melibatkan petani secara luas, bukan TNI. Ini adalah langkah yang kurang tepat,” kritiknya.
Pernyataan “Tidak Ada Negara dalam Negara”
Didin mengapresiasi pernyataan Prabowo bahwa tidak boleh ada “negara dalam negara”, terutama dalam hal ekonomi nasional dan penegakan hukum. “Pernyataan ini sangat penting untuk menjaga kedaulatan ekonomi dan hukum di Indonesia,” ujarnya.
Kinerja Pemerintahan yang Masih Terpengaruh Pemerintahan Lama
Meski ada perubahan, kinerja pemerintahan Prabowo dinilai masih terpengaruh oleh kebijakan pemerintahan sebelumnya. “Ini adalah tantangan besar bagi pemerintahan baru. Mereka harus bisa melepaskan diri dari pengaruh kebijakan lama,” kata Didin.
Revisi Undang-Undang yang Tidak Mendukung Ekonomi Kerakyatan
Didin menyarankan revisi undang-undang yang tidak mendukung ekonomi kerakyatan. “Beberapa undang-undang perlu direvisi, seperti pencabutan Permendag yang mengizinkan masuknya barang impor sejenis dengan produk lokal, serta revisi aturan profit sharing yang lebih adil (50:50),” jelasnya.
Tingkat Suku Bunga yang Tinggi Dibandingkan Negara ASEAN
Suku bunga Indonesia lebih tinggi dibandingkan negara tetangga seperti Thailand (2,25%), Singapura (2,98%), Malaysia (3%), dan Vietnam (4,5%). Hanya Brunei (5,5%) dan Filipina (5,75%) yang hampir sama dengan Indonesia. “Tingkat suku bunga yang tinggi ini perlu diturunkan agar lebih kompetitif,” ujar Didin.
Kebutuhan Stabilitas Nilai Tukar dan Suku Bunga Kompetitif
Pelaku bisnis membutuhkan nilai tukar mata uang yang stabil dan suku bunga yang kompetitif untuk mendukung hilirisasi dan ekspor. “Stabilitas nilai tukar dan suku bunga yang kompetitif adalah kunci untuk mendukung pertumbuhan ekonomi,” kata Didin.
Evaluasi Kementerian yang Tidak Perform dan Terlalu “Gendut”
Didin mengingatkan Prabowo untuk mengevaluasi kementerian yang tidak perform dan terlalu besar (gendut). “Kementerian yang terlalu besar dan tidak perform perlu direshuffle agar lebih efisien dan lincah,” ujarnya.
Pentingnya Kecepatan dalam 6 Bulan Pemerintahan
Pemerintah perlu bergerak cepat (gercep) dalam menangani masalah-masalah ekonomi dan kebijakan dalam 6 bulan pertama masa pemerintahan. “Enam bulan pertama adalah masa krusial. Pemerintah harus bergerak cepat untuk menangani masalah-masalah yang ada,” tegas Didin.
Dengan berbagai tantangan dan harapan, pemerintahan Prabowo diharapkan bisa membawa perubahan signifikan bagi Indonesia. “Kami berharap pemerintahan ini bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik,” tutup Didin.
