KHABAR, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) memastikan kesiapan penuh menyambut kedatangan Menteri Hukum Indonesia pada 5–6 November 2025 mendatang, yang dijadwalkan untuk meresmikan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Desa dan Kelurahan se-Kalteng.
Pemprov Kalteng Siap Sambut Kunjungan Menteri
Rapat persiapan peresmian tersebut dipimpin oleh Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Sunarti, yang mewakili Plt. Sekda Provinsi. Rapat digelar di Ruang Rapat Bajakah Lantai II, Kantor Gubernur Kalteng, pada Senin (27/10/2025).
Sunarti menegaskan bahwa Pemprov Kalteng berkomitmen penuh untuk mendukung dan menyukseskan seluruh rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan selama kunjungan Menteri.
“Alhamdulillah, persiapan sudah hampir rampung. Rencana kegiatan dan rundown acara juga sudah mendapat persetujuan dari pihak Menteri Hukum Indonesia,” ujar Sunarti.
1.571 Posbakum Siap Diresmikan
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalteng, Hajrianor, melaporkan bahwa seluruh 1.571 desa dan kelurahan di Kalteng kini telah memiliki Posbakum yang siap diresmikan.
“Kami bersyukur, pembentukan Posbakum di Kalteng telah mencapai 100 persen sejak 18 September 2025. Saat ini, kami terus melaksanakan kegiatan pendampingan dan pelatihan bagi para paralegal di tingkat desa dan kelurahan,” jelas Hajrianor.
Ia juga menambahkan, Kalimantan Tengah menjadi provinsi keenam di Indonesia yang akan dikunjungi Menteri Hukum dalam rangkaian peresmian Posbakum nasional. Sebelumnya, kegiatan serupa telah dilaksanakan di Sumatera Selatan, Jawa Barat, Maluku Utara, Riau, dan DKI Jakarta.
Bahas Teknis dan Efisiensi Anggaran
Rapat koordinasi juga membahas berbagai aspek teknis seperti:
Kesiapan lokasi peresmian,
Daftar undangan kepala desa dan lurah,
Dukungan fasilitas serta konsumsi peserta, dengan mempertimbangkan efisiensi anggaran dan kelancaran pelaksanaan acara.
Sunarti menyebut, hingga kini tingkat kesiapan kegiatan telah mencapai sekitar 90 persen, termasuk koordinasi dengan tim protokol Menteri Hukum Indonesia untuk memastikan seluruh agenda berjalan sesuai jadwal.
Sinergi Pemprov dan Kemenkumham
Rapat ini turut dihadiri oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemprov Kalteng dan perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalteng. Tujuannya untuk memastikan sinergi dan kesiapan seluruh pihak dalam menyukseskan peresmian Posbakum Desa dan Kelurahan di Kalteng.
