KHABAR, Palangka Raya – Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang RKPD Tahun 2026 di Palangka Raya resmi dibuka Wali Kota Fairid Naparin pada Rabu 12 Maret 2025 di Aquarius Boutique Hotel, dengan penegasan bahwa arah pembangunan daerah harus berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Konteks Musrenbang RKPD 2026
Kegiatan Musrenbang RKPD 2026 ini menjadi forum strategis bagi Pemerintah Kota Palangka Raya dalam menyusun rencana kerja pembangunan daerah tahun mendatang.
Musrenbang dihadiri jajaran pemerintah, pemangku kepentingan, dan perwakilan masyarakat yang berharap penyusunan program pembangunan berjalan lebih terarah.
Fairid Naparin membuka kegiatan tersebut sebagai kepala daerah yang bertanggung jawab memastikan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan warganya.
Pembangunan Berorientasi Kesejahteraan
Dalam sambutannya, Fairid menegaskan bahwa perencanaan pembangunan tidak boleh lepas dari tujuan utama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Program yang kita susun harus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan memiliki nilai manfaat yang jelas,” katanya.
Ia menilai paradigma pembangunan daerah harus selalu mengutamakan manfaat nyata, bukan sekadar menggugurkan kewajiban perencanaan.
Skala Prioritas Pembangunan Daerah
Fairid juga mengingatkan agar penggunaan anggaran pembangunan dilakukan secara tepat dan selektif.
“Kita harus lebih selektif dalam menentukan prioritas pembangunan, agar anggaran yang tersedia benar-benar digunakan untuk hal-hal yang berdampak besar bagi masyarakat,” jelasnya.
Ia menegaskan tidak semua program harus dibiayai merata karena anggaran daerah memiliki keterbatasan.
Pemerintah Kota Palangka Raya menurutnya harus fokus pada sektor yang paling dibutuhkan masyarakat.
Harapan Pemerintah Kota Palangka Raya
Fairid berharap Musrenbang RKPD 2026 menghasilkan keputusan yang relevan, terukur, dan memberi dampak nyata bagi pembangunan Palangka Raya.
Ia menilai kolaborasi antarinstansi menjadi kunci dalam merumuskan program pembangunan yang efektif dan berkelanjutan.
“Kesejahteraan masyarakat harus menjadi tujuan utama dalam setiap kebijakan yang kita buat,” pungkasnya.
Musrenbang RKPD 2026 diharapkan memperkuat arah pembangunan Palangka Raya agar lebih inklusif, merata, dan sesuai visi daerah.
Hasil forum perencanaan ini akan menjadi dasar penyusunan program prioritas pemerintah kota pada tahun anggaran 2026.
Dokumen RKPD 2026 nantinya menjadi acuan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan anggaran daerah, dan evaluasi kinerja pemerintah kota.
Musrenbang juga memberi ruang bagi masyarakat menyampaikan aspirasi, kritik, dan harapan terhadap pembangunan Palangka Raya ke depan.
Pemerintah Kota Palangka Raya memastikan proses perencanaan dilakukan transparan, partisipatif, dan sesuai regulasi.
