KHABAR, PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota Palangka Raya terus berupaya memperkuat tata kelola pemerintahan dan stabilitas wilayah melalui kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten Badung Provinsi Bali, sebagai bagian dari langkah pembelajaran dan pertukaran praktik baik antar daerah.
Kunjungan kerja ini diikuti oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah serta sejumlah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.
Rombongan dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya, Arbert Tombak.
Setibanya di Badung, rombongan disambut langsung oleh Plt Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Badung, Anak Agung Ngurah Raka Sukadana, bersama Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Badung, I Nyoman Suendi, beserta jajaran.
Fokus Kaji Banding Stabilitas Daerah
Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya, Arbert Tombak, menyampaikan bahwa kunjungan kerja ini bertujuan untuk melakukan kaji banding terkait peran strategis Forkopimda dalam menjaga stabilitas daerah.
“Kami ucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Badung yang telah menerima kehadiran kami. Selain untuk bersilaturahmi, kunjungan kami ini untuk kaji banding bagaimana peran dan dukungan Forkopimda Pemkab Badung dalam menjaga stabilitas di daerah,” ucapnya.
Menurut Arbert, stabilitas daerah menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran pemerintahan dan pelayanan publik.
Ia berharap hasil kaji banding ini dapat memberikan masukan yang konkret bagi Pemerintah Kota Palangka Raya.
“Saya berharap hasil dari kaji banding ini akan jadi masukan buat kami untuk dapat diterapkan di lingkungan Pemko Palangka Raya,” harapnya.
Pengalaman Badung Menjaga Harmoni
Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Badung, Anak Agung Ngurah Raka Sukadana, menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Badung bersama Forkopimda selama ini konsisten menjaga harmoni di tengah masyarakat.
“Ini sebagai modal dan menguatkan bahwa Bali ini aman,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa stabilitas daerah memiliki kaitan langsung dengan keberlanjutan sektor pariwisata yang menjadi sumber utama pendapatan asli daerah Kabupaten Badung.
Provinsi Bali, khususnya Kabupaten Badung, sangat bergantung pada sektor wisata sehingga citra keamanan dan kenyamanan harus tercermin dari pelayanan publik dan kondusifitas wilayah.
“Tentu senyuman kami masyarakat di Bali menjadi hal utama,” tuturnya.
Peran Hukum Adat dalam Stabilitas
Raka Sukadana juga menyampaikan bahwa sanksi adat masih menjadi instrumen penting dalam menjaga ketertiban sosial di Bali.
“Jadi lebih ditakuti dari pada sanksi yang ada selama ini. Sanksi adat sangat bersentuhan langsung dengan masyarakat,” tambahnya.
Menurutnya, pendekatan berbasis kearifan lokal terbukti efektif karena memiliki kedekatan emosional dengan masyarakat.
Lebih lanjut, Pemerintah Kabupaten Badung terus menyinkronkan program pemerintah dengan kondisi sosial dan hukum adat yang berlaku.
“Jadi banyak hal- hal yang bisa dikerjasamakan dalam pertemuan kunker ini, karena masing-masing sudah memiliki sudut pandang adat budaya,” pungkasnya.
Kunjungan kerja ini diharapkan memperkuat sinergi antar pemerintah daerah dalam membangun stabilitas yang berkelanjutan sesuai karakteristik wilayah masing-masing. (MC Kota Palangka Raya.1/ndk)
