KHABAR, PALANGKA RAYA – Acara 2025 K-Pop New Year Party Vol.2 di Palangka Raya menjadi sorotan setelah grup dance Jakarta, Invasion Alpha, melaporkan masalah pembayaran honor dan tiket pulang yang tak kunjung diselesaikan oleh panitia.
Invasion Alpha, yang diundang untuk tampil di acara tersebut, mengungkapkan bahwa mereka belum dibayar sesuai kesepakatan dan bahkan harus membeli tiket pulang sendiri. Salah satu anggota grup, Ahsan Okta, mengungkapkan kekecewaannya lewat akun Instagram-nya, @ahsanokta. Dalam video yang diunggah, Ahsan menjelaskan, “Kami sudah memberi kelonggaran terkait pembayaran honor dan tiket pulang. Namun, hingga hari H, kewajiban panitia tetap tidak dipenuhi.”
Nama Wakil Gubernur Dicatut Tanpa Persetujuan
Lebih mengejutkan lagi, Ahsan mengungkapkan bahwa panitia acara menyebut nama Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, H. Edy Pratowo, sebagai salah satu sponsor yang mendukung acara tersebut. “Kami menunggu keputusan panitia hingga pukul 11 malam, namun tidak ada kepastian. Akhirnya, kami harus membeli tiket pulang menggunakan uang pribadi,” kata Ahsan, menambahkan bahwa alasan keterlambatan pembayaran disebabkan dana dari sponsor yang belum cair.
Bantahan Wakil Gubernur
Wakil Gubernur H. Edy Pratowo membantah keras keterlibatannya dalam acara ini. Saat dikonfirmasi, ia dengan tegas menyatakan, “Saya tidak mengetahui apa pun tentang event ini.” Pernyataan tersebut semakin memperjelas bahwa nama beliau dicatut tanpa izin untuk mendukung acara tersebut.
Permintaan Maaf dari Panitia
Setelah mendapat kritik hebat di media sosial, panitia acara yang menggunakan akun Instagram @armi.squadpky akhirnya mengeluarkan permintaan maaf. Mereka menyatakan penyesalannya atas masalah yang terjadi dan berjanji untuk segera menyelesaikan kewajiban kepada Invasion Alpha. “Kami @armi.squadpky meminta maaf sebesar-besarnya dan mohon maaf untuk para fans Invasion Alpha yang kami kecewakan atas kegaduhan yang kami perbuat tadi malam,” tulis mereka.
Panitia juga menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan masalah dengan pihak terkait dan menghindari kesalahpahaman lebih lanjut.
