KHABAR, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan komitmennya dalam memperkuat pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) yang berdampak nyata bagi masyarakat di tahun 2025, dengan membentuk tim khusus dan menetapkan empat fokus utama perubahan.
Langkah strategis ini dimulai melalui rapat yang digelar oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Kalteng pada Kamis (30/1/2025), bertempat di Kantor Gubernur Kalteng.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Plt. Kepala Biro Organisasi, Betri Susilawati, dan dihadiri oleh perwakilan dari berbagai perangkat daerah terkait.
Fokus RB 2025: Prioritas Nyata untuk Masyarakat
Dalam rapat, Betri menekankan pentingnya keberadaan tim pendukung pelaksanaan RB agar tujuan besar reformasi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Seperti yang kita ketahui, berangkat dari rencana aksi yang sudah dimiliki perangkat daerah, hal tersebut hadir untuk mendukung dalam mewujudkan RB yang berdampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa output dari pembentukan tim ini adalah peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan RB dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Evaluasi Tahun Lalu, Siap Menuju Predikat Lebih Baik
Selain pembentukan tim, rapat juga membahas evaluasi pelaksanaan RB tahun 2024 yang masih menunggu hasil resmi dari Kementerian PAN-RB.
“Dengan menunggu hasil RB tahun 2024, kita akan melihat kembali pelaksanaan RB di tahun lalu, dan hal tersebut akan kita evaluasi bersama. Diharapkan nantinya kita dapat memperoleh predikat BB atau lebih tinggi,” kata Betri optimis.
Empat Prioritas RB Berdampak Tahun 2025
Kepala Bagian RB dan Akuntabilitas Kinerja, Yosias, memaparkan empat prioritas utama Reformasi Birokrasi tahun 2025:
Pengentasan kemiskinan
Peningkatan investasi
Digitalisasi pemerintahan
Optimalisasi belanja produk dalam negeri
“Target pencapaian RB Berdampak tahun ini diharapkan nantinya paling tidak pada triwulan 3, ada beberapa rencana aksi yang sudah mencapai 75 persen, bahkan ada yang sudah 100%,” jelas Yosias.
Peran Tim Admin dalam Pengisian Portal Nasional
Untuk mendukung pelaporan rencana aksi, akan dibentuk tim admin khusus di tiap perangkat daerah.
“Ke depannya akan ada pembentukan tim khusus admin dalam pengisian rencana aksi pada portal KemenPAN RB, serta diharapkan tiap-tiap perangkat daerah dapat mengisi rencana aksi 2025 yang akan kita susun bersama dan mengirimkannya kepada kami,” tambah Yosias.
Pengawasan dan Evaluasi Berkelanjutan
Inspektur Pembantu II pada Inspektorat Daerah Kalteng, Diana, juga menyampaikan rencana aksi yang sedang berjalan di bawah pengawasan internal.
Evaluasi berkelanjutan terhadap pelaksanaan RB akan dilakukan melalui Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dari Inspektorat Provinsi Kalteng.
Harapan untuk Dampak Nyata
Dengan pembentukan tim dan strategi yang terarah, Pemprov Kalteng berharap Reformasi Birokrasi tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan. (asp)
