KHABAR, PALANGKA RAYA – Silaturahmi antara Pemerintah Daerah se-Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dijadikan momentum memperkuat sinergi dalam menghadapi tantangan efisiensi anggaran tanpa mengorbankan pelayanan publik.
Acara yang berlangsung di Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya, Kamis (10/4/2025), menjadi ajang penting bagi penguatan tata kelola keuangan negara secara kolaboratif.
Turut hadir Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo bersama para Bupati dan Wali Kota se-Kalteng atau perwakilannya.
Pelaksana Tugas Sekda Provinsi Kalteng Katma F. Dirun juga hadir dalam forum ini, mendampingi para pejabat dari instansi vertikal dan perangkat daerah.
Hadir pula Anggota VI BPK RI Fathan Subchi, Kepala BPK Perwakilan DKJ M. Ali Asyhar, serta Kepala BPK Perwakilan Kalteng yang baru, Dodik Achmad Akbar.
Serah Terima Jabatan Kepala BPK Kalteng
Dalam kesempatan tersebut, dilakukan serah terima jabatan Kepala BPK Perwakilan Kalteng dari M. Ali Asyhar kepada Dodik Achmad Akbar.
Wagub Edy menyampaikan apresiasi mendalam atas dedikasi M. Ali Asyhar selama bertugas di Bumi Tambun Bungai.
“Selamat bertugas kepada Ketua BPK Perwakilan Kalteng yang baru, semoga bisa seperti Pak Ali,” ucap Edy.
Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan selama masa kepemimpinannya bersama Gubernur.
“Kami mohon maaf apabila dalam perjalanan saya dengan Gubernur sebelumnya masih banyak kekurangan. Dinamika yang berkembang seperti itu,” tambahnya.
Wagub juga mendoakan kesehatan dan kelancaran tugas bagi para pejabat yang baru bertugas.
“Kami berharap Pak Ali di tempat yang baru selalu sehat walafiat. Kepada Pak Fathan, semoga diberi kesehatan dalam menjalankan tugas,” katanya menutup.
Sorotan BPK: Efisiensi Anggaran Tanpa Abaikan Layanan Publik
Anggota VI BPK RI, Fathan Subchi, menekankan bahwa efisiensi anggaran merupakan isu utama tahun ini.
“Yang tentu memang suasananya tahun ini berbeda karena isu efisiensi sangat mengemuka sekali. Jadi, kalau kita ketemu Kepala Daerah pasti bicara bagaimana efisiensi tidak mengganggu sektor pelayanan publik,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa anggaran untuk pendidikan dan kesehatan harus tetap dipertahankan sesuai amanat konstitusi.
“Karena sektor kesehatan tidak boleh terkurangi, sektor pendidikan juga tidak boleh berkurang karena itu mandatori dari Undang Undang 45,” tegas Fathan.
Dorongan Inovasi dan Peningkatan PAD
Fathan juga mendorong Pemerintah Daerah agar lebih inovatif dalam menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ia menilai Kalteng memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, namun belum dimanfaatkan maksimal.
“Saya lihat sumber daya alam Kalimantan Tengah luar biasa. Cuma tadi catatan kita dengan Bank Kalteng, arus perdagangan antara Kalteng dan Kalsel itu Kalteng defisit,” ujarnya.
Fathan mendorong agar BPK Kalteng menjalin koordinasi lebih erat dengan Bank Indonesia dan OJK untuk merancang proyek ekonomi strategis.
“Karena supaya seimbang antara pulau ini, Kalimantan Selatan, Kalteng, Kalbar, jadi satu kekuatan ekonomi yang besar,” pungkasnya. (asp)
