Angka Kemiskinan Kalteng Turun Jadi 5,26%, Tapi Ini Masalahnya…

KHABAR, PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran, menegaskan pentingnya sinergi pilar-pilar sosial sebagai ujung tombak pemerintah dalam menangani berbagai persoalan sosial di Kalteng.

Hal itu disampaikan saat menghadiri Dialog Menteri Sosial Bersama Pilar-Pilar Sosial se-Kalteng di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (15/4/2025).

Gubernur menyatakan bahwa kolaborasi berbagai pihak sangat penting dalam menghadapi tantangan seperti kemiskinan, bencana, dan stunting.

Peran Pilar Sosial di Wilayah Rawan Bencana

“Kehadiran pilar sosial ini sangat membantu karena Kalimantan Tengah Provinsi terluas di Indonesia, yang rentan terjadi bencana karhutla saat musim kemarau dan banjir di musim penghujan,” ujar Agustiar.

Ia menyebut, upaya bersama dalam penanganan persoalan sosial tidak bisa dilakukan secara terpisah, mengingat luas dan kompleksnya tantangan di Kalteng.

Gubernur juga menyoroti angka kemiskinan di Kalteng tahun 2024 yang tercatat 5,26 persen, lebih rendah dibandingkan angka nasional sebesar 8,57 persen.

Namun, ia menekankan bahwa sebagian besar warga miskin masih tinggal di wilayah pedesaan yang memiliki akses terbatas terhadap pendidikan dan layanan sosial.

“Sebagian besar penduduk miskin berada di pedesaan, dengan akses pendidikan dan layanan sosial terbatas,” tuturnya.

Program Huma Betang Sejahtera Jadi Solusi Pemerataan

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemprov Kalteng menjalankan Program Prioritas Huma Betang Sejahtera yang ditujukan khusus bagi masyarakat kurang mampu.

“Program ini kami targetkan terutama bagi masyarakat kurang mampu, antara lain dengan pemberian bantuan langsung tunai, pasar murah, sekolah dan kuliah gratis, layanan kesehatan gratis, bantuan petani dan nelayan,” jelas Gubernur.

Ia menambahkan bahwa program ini menjadi bagian dari upaya pemerataan pembangunan agar masyarakat di daerah terpencil juga merasakan manfaat pembangunan secara langsung.

Pendidikan: Partisipasi Tinggi, Tapi Belum Merata

Gubernur juga menyinggung capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) di sektor pendidikan tahun 2024 yang cukup baik.

Namun, partisipasi murni di jenjang menengah atas masih di bawah angka nasional.

“Hal ini menunjukkan kapasitas sistem pendidikan menampung siswa dan partisipasi masyarakat Kalimantan Tengah usia sekolah cukup baik, namun tetap perlu ditingkatkan mengingat Angka Partisipasi Murni usia SMA/SMK/MA sederajat sebesar 58,05 dibawah angka Partisipasi Murni Nasional yakni 64,32,” imbuhnya.

Ia juga mengungkapkan dukungan terhadap program nasional Sekolah Rakyat dari Presiden Prabowo Subianto.

“Saat ini kami juga sedang menyusun proposal dan menyiapkan lahan untuk mendirikan Sekolah Rakyat di Kota Palangka Raya,” tukasnya.

Mensos Tekankan Validitas Data dan Sinergi Program

Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, dalam kesempatan itu menegaskan pentingnya akurasi data dan sinergi antar pihak dalam penanganan kemiskinan.

“Pertama, data harus akurat dan tidak boleh sendiri-sendiri, karena yang kita kerjakan itu dikerjakan bersama-sama. Kedua, program kita ini harus terarah, terpadu, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa dialog ini bertujuan menyatukan pemahaman dan strategi dalam mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat di Kalimantan Tengah.

Kode: asp

KPRI Isen Mulang Catat SHU Rp1,08 M, Tumbuh Pesat di Tengah Gempuran Pinjol

Baru 4 Daerah di Kalteng Ajukan Sekolah Rakyat, Ada Apa?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *