KHABAR, PALANGKA RAYA — Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, H. Edy Pratowo, memimpin pra Rapat Koordinasi Pemerintahan Desa se-Kalteng menjelang pelaksanaan rakor resmi yang akan digelar pada 22 Mei 2025.
Pertemuan pra rakor ini berlangsung secara hybrid di Aula Jayang Tingang Lantai II, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, pada Jumat, 16 Mei 2025.
Dalam sambutannya, Edy menegaskan bahwa arah pembangunan di Kalimantan Tengah tetap dimulai dari desa.
Menurutnya, desa adalah ujung tombak dalam mempercepat pembangunan daerah secara menyeluruh.
“Bahwa konsep pembangunan kami adalah membangun dimulai dari desa, karena desa adalah ujung tombak dari percepatan pembangunan itu,” kata Edy Pratowo saat membuka pra rakor.
Masa Transisi Pemerintahan dan Penyesuaian Program
Edy juga menyampaikan bahwa saat ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sedang berada dalam masa transisi kepemimpinan bersama Gubernur H. Sugianto Sabran.
Program-program prioritas daerah sedang dievaluasi dan disesuaikan, termasuk program 100 hari kerja.
Penyesuaian ini dilakukan agar sejalan dengan visi dan program astacita Presiden Prabowo.
“Kami selalu berusaha misalnya terkait penyelarasan dengan program desa sesuai dengan astacita Presiden Prabowo,” jelasnya.
Harapan untuk Rakor Desa 22 Mei 2025
Edy berharap seluruh kepala desa di Kalimantan Tengah dapat hadir secara lengkap dalam Rakor Desa 2025 mendatang.
Ia meminta agar para kepala desa membawa data-data penting yang akan digunakan dalam perencanaan pembangunan ke depan.
“Kades se Kalimantan Tengah bisa bergabung dalam kegiatan tersebut dan dipastikan teman-teman (Kades, red) sudah membawa data-data yang nantinya akan diminta oleh Pak Gubernur,” tuturnya.
Kolaborasi Lintas Sektor Diperkuat
Selain kepala desa, rakor juga akan dihadiri oleh Bhabinkamtibmas dan damang-damang adat.
Kehadiran mereka diharapkan bisa memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pembangunan desa.
“Bhabinkatibmas dan damang-damang bisa bergabung karena banyak hal yang akan disampaikan,” tambah Edy.
Rakor Bukan Hanya Milik Pemerintah Provinsi
Plt Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah, Leonard S. Ampung, menyatakan bahwa kegiatan rakor ini adalah milik seluruh masyarakat Kalimantan Tengah, bukan hanya pemerintah provinsi.
“Ini memastikan kolaborasi kita bahwa Hari Ulang Tahun Kalimantan Tengah yang ke-68 ini bukan milik pemerintah provinsi tetapi adalah milik semua aparat, milik semua masyarakat yang ada di Kalteng,” tandas Leonard.
