KHABAR, PALANGKA RAYA –
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dan kabupaten/kota hingga 30 Juni 2025 masih tergolong rendah, baik dari sisi keuangan maupun fisik.

Hal ini terungkap dalam laporan Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalteng yang dibacakan oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan, Ahmad Husein, pada Senin, 28 Juli 2025 di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng.

Realisasi APBD Provinsi Kalteng

Pemprov Kalteng baru merealisasikan keuangan sebesar Rp 2,23 triliun lebih atau 21,88 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp 10,22 triliun.

Sementara itu, realisasi fisik baru mencapai 27,73 persen.

Ahmad menyampaikan tiga perangkat daerah dengan belanja tertinggi, yakni:

• Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng
  • Realisasi Keuangan: Rp 1,05 triliun lebih (45,85%)
  • Pagu Anggaran: Rp 2,29 triliun lebih
  • Realisasi Fisik: 50%
• Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalteng
  • Realisasi Keuangan: Rp 2,02 miliar lebih (43,32%)
  • Pagu Anggaran: Rp 4,67 miliar lebih
  • Realisasi Fisik: 43,33%
• Badan Penghubung Provinsi Kalteng
  • Realisasi Keuangan: Rp 6,07 miliar lebih (40,71%)
  • Pagu Anggaran: Rp 14,92 miliar lebih
  • Realisasi Fisik: 40,71%

Realisasi APBD Kabupaten/Kota se-Kalteng

Total realisasi keuangan kabupaten/kota se-Kalteng mencapai Rp 6,99 triliun lebih atau 28,37 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp 24,64 triliun lebih.

Adapun realisasi fisik mencapai 31,49 persen.

Tiga daerah dengan realisasi belanja tertinggi adalah:

• Kabupaten Sukamara
  • Realisasi Keuangan: Rp 286,12 miliar lebih (37,74%)
  • Pagu Anggaran: Rp 758,14 miliar lebih
  • Realisasi Fisik: 39,97%
• Kabupaten Gunung Mas
  • Realisasi Keuangan: Rp 478,46 miliar lebih (35,39%)
  • Pagu Anggaran: Rp 1,35 triliun lebih
  • Realisasi Fisik: 37,64%
• Kabupaten Katingan
  • Realisasi Keuangan: Rp 543,02 miliar lebih (34,84%)
  • Pagu Anggaran: Rp 1,55 triliun lebih
  • Realisasi Fisik: 36,60%

Realisasi Pendapatan Daerah

Ahmad juga memaparkan capaian penerimaan pendapatan daerah hingga pertengahan 2025.

• Pemprov Kalteng
  • Pendapatan: Rp 2,95 triliun lebih
  • Persentase: 31,7% dari target Rp 9,32 triliun
• BLUD Pemprov Kalteng
  • Pendapatan: Rp 112 miliar lebih
  • Persentase: 45,03% dari target Rp 248,82 miliar lebih
• Kabupaten/Kota se-Kalteng
  • Pendapatan: Rp 8,62 triliun
  • Persentase: 37% dari target Rp 23,29 triliun lebih

“Terkait dengan Realisasi Penerimaan Pendapatan per 30 Juni 2025, Pemprov Kalteng mencapai Rp 2,95 Triliun lebih atau 31,7% dari target Rp 9,32 Triliun, BLUD Pemprov Kalteng mencapai Rp 112 Miliar lebih atau 45,03% dari target Rp 248,82 Miliar lebih, dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalteng mencapai Rp 8,62 Triliun atau 37% dari target Rp 23,29 Triliun lebih,” jelas Ahmad.

Penyebab Rendahnya Realisasi

Dalam laporan tersebut, juga disinggung faktor penyebab rendahnya realisasi APBD.

Ahmad menjelaskan bahwa hambatan teknis seperti sistem e-Katalog Versi 6 dan efisiensi anggaran turut memengaruhi penyerapan.

Hal ini berdampak pada pelaksanaan sejumlah kegiatan fisik dan konstruksi yang harus ditunda.

Rendahnya realisasi anggaran tidak hanya terjadi pada tingkat provinsi, tetapi juga di tingkat kabupaten/kota.

Ahmad menekankan perlunya percepatan penyerapan anggaran agar program pembangunan dapat berjalan optimal di sisa tahun 2025. (jendra)