KHABAR, PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar kembali menegaskan pentingnya peran camat sebagai ujung tombak pembangunan daerah, terutama dalam mendukung penuh visi nasional ASTA CITA Presiden menuju Indonesia Emas 2045.
Pesan tersebut disampaikan Gubernur dalam rapat kerja camat se-Kalimantan Tengah sekaligus pengukuhan pengurus Perkumpulan Forum Camat Seluruh Indonesia (FORCASI) Provinsi Kalteng, yang digelar di Aula Hotel Best Western Palangka Raya, Selasa, 29 Juli 2025.
Rapat ini menjadi bagian dari upaya strategis pemerintah provinsi dalam mewujudkan visi “Manggatang Utus” atau Mengangkat Harkat Martabat masyarakat Dayak dan seluruh rakyat Kalimantan Tengah.
Camat Jadi Garda Terdepan Pembangunan Desa
Gubernur mengingatkan bahwa camat memiliki peran penting sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam pembangunan dari desa dan kelurahan.
“Camat adalah ujung tombak pemerintahan dalam menyukseskan pembangunan dari desa atau kelurahan,” tegas Gubernur.
Ia menekankan, keberhasilan visi misi Kalteng Berkah, Kalteng Maju, dan Kalteng Bermartabat hanya bisa dicapai jika para camat mampu menjalankan tugas dengan semangat pelayanan dan kearifan lokal.
Peringatan Kesiapsiagaan Karhutla
Dalam arahannya, Gubernur juga menyoroti pentingnya peningkatan kesiapsiagaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang menjadi ancaman tahunan di Kalimantan Tengah.
“Tingkatkan kesiagaan menghadapi resiko Karhutla. Penguatan deteksi dini melalui edukasi pengendalian kebakaran lahan serta tata cara pembukaan lahan non gambut bagi masyarakat hukum adat,” ujarnya.
Gubernur meminta agar FORCASI aktif menyosialisasikan hal ini kepada:
Damang
Kepala Adat
Kepala Desa
Lurah
Mantir
Babinsa
Babinkamtibmas
Membangun Kecamatan Tangguh Bencana
Rapat kerja camat se-Kalteng juga diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan kapasitas camat dalam program “Kecamatan Tangguh Bencana”.
Gubernur mendorong terbentuknya kesamaan persepsi dan sinergi antar instansi untuk memperkuat layanan kebencanaan dan mempercepat respons di tingkat kecamatan.
“Bangun kesamaan persepsi dan peningkatan pelayanan baik dalam penanggulangan bencana maupun mendorong sinergi antar instansi, organisasi perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait,” pungkasnya.
