KHABAR, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) mulai meningkatkan kewaspadaan menghadapi puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga Oktober 2025.
Prediksi tersebut disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), menyusul peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah.
Koordinasi dengan Pemerintah Pusat
Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng, Leonardo S. Ampung, menyatakan pihaknya telah melakukan berbagai kajian dan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk langkah-langkah antisipasi karhutla.
“Terkait antisipasi saat ini kita sedang mengkaji, khususnya perihal Water Bombing dan Hujan Buatan, apakah dimungkinkan bantuan dari pemerintah pusat, dari BNPB terutama dan saat ini segala administrasi sedang kita siapkan,” ujar Leonardo, Kamis (31/7/2025), usai acara di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng.
Permintaan bantuan ini telah disampaikan dalam Rapat Koordinasi antara Pemprov Kalteng, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Kebutuhan Helikopter dan Teknologi Cuaca
Dalam pertemuan tersebut, Pemprov Kalteng mengajukan permohonan dukungan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dan pengiriman helikopter, dengan rincian:
6 unit helikopter water bombing
2 unit helikopter patroli
Permintaan ini dianggap mendesak mengingat tingginya jumlah hotspot di Kalteng selama Juli 2025.
Peningkatan Hotspot di Kalimantan Tengah
Menurut data Sistem Pemantauan Karhutla (SIPONGI), jumlah titik panas (hotspot) di Kalimantan Tengah mencapai 1.326 titik atau sekitar 2,09% dari total nasional yang tercatat sebanyak 63.559 hotspot.
Wilayah Kalimantan Tengah saat ini terdiri dari 13 kabupaten dan 1 kota, mencakup 136 kecamatan, 138 kelurahan, dan 1.574 desa, yang sebagian besar rawan mengalami kebakaran lahan saat musim kemarau.
Langkah Pengendalian dan Pencegahan
Sekda Leonardo menambahkan bahwa Pemprov Kalteng juga telah mengaktifkan sejumlah Posko dan Pos Lapangan (Poslap) di daerah rawan karhutla.
Upaya ini melibatkan berbagai pihak dengan mengintensifkan patroli rutin dan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terkait bahaya karhutla dan cara pencegahannya.
Langkah ini diharapkan mampu menekan potensi kerusakan lingkungan dan gangguan kesehatan akibat asap kebakaran hutan yang setiap tahun menjadi ancaman di wilayah tersebut.
