KHABAR, PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah mendapat sorotan tajam dalam forum tanya jawab bersama para wartawan lingkungan, yang mendesak keseriusan penanganan isu kerusakan hutan, alih fungsi lahan, hingga antisipasi bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), dalam sesi yang berlangsung di depan Istana Gubernur Isen Mulang, 31 Juli 2025.
Wartawan Lingkungan Desak Komitmen Pelestarian
Seorang jurnalis dari Society Indonesia Environmental Journalist (SEJ) menyuarakan kegelisahan soal krisis ekologi di Kalimantan Tengah.
Ia menilai kerusakan alam di wilayah ini adalah buah dari “dosa-dosa masa lalu kita semua”.
SEJ sebagai jejaring wartawan lingkungan nasional dan internasional, kini memiliki simpul Kalimantan Selatan–Tengah yang dikoordinasikan langsung dari Kalteng.
Wartawan tersebut menyerukan agar Gubernur tidak hanya fokus pada infrastruktur, tetapi juga aktif memperjuangkan rehabilitasi lahan rusak dan perlindungan ekosistem laut, khususnya di Seruyan dan Pangkalan Bun.
“Kita tidak boleh hanya berbicara pembangunan jalan dan gedung, tapi juga menyelamatkan laut dan hutan yang menjadi sumber kehidupan masyarakat pesisir dan pedalaman,” tegasnya.
Media Tanyakan Kesiapsiagaan Karhutla
Pertanyaan ringkas tapi penting dilontarkan wartawan Media Indonesia.
Ia menyinggung soal kebakaran hutan yang mulai terjadi di Kalimantan Barat, dan mempertanyakan apakah Kalimantan Tengah sudah mengajukan permintaan helikopter patroli.
Pertanyaan ini memunculkan keprihatinan publik tentang kesigapan Kalteng dalam menghadapi musim kemarau ekstrem.
Gubernur Kalteng Jawab Lugas
Gubernur menanggapi secara terbuka dan menyampaikan bahwa dirinya baru menjabat selama 5 bulan 11 hari.
Ia mengungkap bahwa banyak regulasi pusat masih menjadi kendala serius dalam membuat langkah cepat di daerah.
Namun, ia menekankan bahwa begitu dilantik, dirinya langsung tancap gas menangani berbagai masalah lingkungan.
Langkah konkret pertama adalah penahanan izin 14 perusahaan tambang sirkon yang dicurigai berkedok praktik tambang ilegal.
“Izin mereka kami tahan dua sampai tiga bulan. Meskipun ditekan dari berbagai arah, kami tetap jalankan. Itu bentuk keseriusan kami,” katanya tegas.
Ia tidak menampik bahwa kerusakan lingkungan adalah warisan masa lalu, dan menyebut bahwa dirinya pun ikut terdampak dari kebijakan-kebijakan sebelumnya.
“Saya sendiri pun, tidak menabrak juga. Kami merasakan,” ujar Gubernur, menggambarkan dilema antara kebijakan masa lalu dan kepemimpinan baru.
Status Karhutla Belum Darurat, Helikopter Belum Diminta
Menjawab soal Karhutla, Gubernur menjelaskan bahwa Kalimantan Tengah masih relatif aman dibanding wilayah lain.
Ia menegaskan bahwa penetapan status darurat harus berbasis data agar tidak menjadi temuan hukum di kemudian hari.
“Kalau kita menetapkan juga berbahaya… nanti jadi temuan. Prosedurnya harus ada. Kami ingin helikopter standby, tapi dasar hukumnya harus jelas,” ungkapnya.
Gubernur juga mengajak awak media untuk mengawal pemerintah secara objektif.
“Silakan pantau kami, kritik kami. Tapi jangan hanya puji-puji,” ucapnya dengan nada terbuka.
Komitmen Awal Menuju Perubahan
Acara ini menjadi momentum penting dalam relasi antara pemerintah daerah dan jurnalis lingkungan yang kian vokal menyuarakan kelestarian alam.
Masyarakat menanti bukti nyata dari janji gubernur untuk tidak hanya menunda izin tambang, tapi juga mengembalikan fungsi hutan dan memprioritaskan keselamatan ekosistem Kalimantan.
Dengan tantangan krisis iklim dan tekanan ekonomi di sektor tambang, publik berharap Kalimantan Tengah bisa menjadi contoh provinsi yang berani bertransformasi secara berkelanjutan. (sav)
