KHABAR, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi tiga sektor strategis: pertanian, kehutanan, dan pertambangan.
Fokus ini disampaikan langsung oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah H. Edy Pratowo dalam wawancara usai membuka kegiatan GP Ansor Kalteng, Jumat, 1 Agustus 2025, di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng.
Tiga Sektor Prioritas: Pertanian, Kehutanan, Pertambangan
Wagub menyatakan bahwa saat ini pihaknya sedang menata arah kebijakan untuk mendorong optimalisasi PAD dari sektor pertanian, kehutanan, dan pertambangan, atau disingkat sektor 3P.
Menurutnya, ketiga sektor ini memiliki potensi besar yang belum tergarap secara maksimal dan bisa menjadi penyumbang utama pendapatan daerah.
Wagub menyebutkan beberapa sumber penerimaan yang akan diperkuat, antara lain:
- Pajak Alat Berat
- Pajak Air Permukaan (PAP)
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
- Opsen Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
Ia menyoroti bahwa masih ada pelaku usaha di sektor 3P yang enggan membeli minyak langsung dari Kalteng, yang berdampak pada hilangnya potensi penerimaan.
“Potensi PAD kita ini sebenarnya mencapai 3 triliun. Kalau pelaku-pelaku usaha di sektor 3P ini mau mengambil minyak dari kita,” ujar Wagub.
Kendala dan Harapan dari Pemerintah Provinsi
Ia juga mengungkapkan persoalan yang sedang dihadapi, yaitu banyak pelaku usaha lebih memilih membeli minyak dari luar daerah melalui jalur laut.
“Kita kan banyak pelaku depo. Nah, sementara mereka banyak pelaku-pelaku usaha banyak mengambil di sebrang laut sana, pakai tongkang langsung masuk ke pabrik. Mungkin harga kita enggak tahu, atau apa kita enggak tahu alasannya,” beber Edy Pratowo.
Syarat Perizinan dan Keterlibatan Masyarakat Lokal
Selain persoalan PAD, Wagub juga menyinggung ketentuan dalam proses perizinan perusahaan di Kalteng.
Ia menegaskan bahwa salah satu syarat penting perizinan adalah perusahaan harus memiliki rekening di Bank Kalteng dan memberdayakan masyarakat lokal sebagai tenaga kerja.
Sinergi Menuju Peningkatan PAD dan Kemandirian Daerah
Pemprov Kalteng melalui Wakil Gubernur berharap regulasi yang sedang ditata ini bisa meningkatkan pendapatan daerah secara signifikan.
Peningkatan PAD ini diharapkan akan menjadi fondasi penting untuk mendukung pembangunan daerah dan menciptakan kemandirian ekonomi.
Pemerintah menargetkan penguatan sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, dan petani, dengan pengelolaan berkelanjutan di sektor 3P sebagai strategi utamanya. (J)