KHABAR, PALANGKA RAYA —
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengoptimalkan potensi Pajak Alat Berat (PAB) sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Langkah ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi yang digelar di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng, pada Selasa, 5 Agustus 2025.
Rapat dihadiri jajaran perangkat daerah, tim KPK, serta pelaku usaha dari sektor pertambangan, kehutanan, dan perkebunan.
Agenda utama dalam pertemuan itu adalah mendorong pengawasan dan penerimaan pajak dari alat-alat berat yang selama ini belum terdata secara maksimal.
Potensi Pajak Alat Berat Dinilai Signifikan
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalteng, Anang Dirjo, menyebut bahwa perubahan status hukum alat berat menjadi peluang besar.
“Setelah Mahkamah Konstitusi menyatakan alat berat bukan kendaraan bermotor, kewenangan pemungutan pajaknya menjadi wewenang daerah. Ini potensi besar yang harus kita kelola secara akuntabel dan transparan,” ujar Anang.
Ia menambahkan bahwa landasan hukum berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Daerah Kalteng Nomor 8 Tahun 2023 telah memberi ruang luas bagi pengelolaan pajak ini.
Namun, tantangan di lapangan masih cukup banyak dan kompleks.
“Masih banyak tantangan, mulai dari minimnya data, belum terhubungnya sistem digital, hingga lemahnya kesadaran wajib pajak. Karena itu, kami mendorong pendekatan kolaboratif dengan KPK, pelaku usaha, dan semua perangkat daerah,” tegasnya.
KPK Ingatkan Soal Sistem dan Pengawasan
Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Wilayah I dan III KPK RI, Maruli Tua Manurung, menyampaikan secara daring pentingnya sistem terintegrasi dalam tata kelola pajak alat berat.
“Pajak alat berat menyimpan potensi yang signifikan. Namun, tanpa integrasi sistem dan pengawasan yang kuat, praktik penyimpangan bisa saja terjadi,” kata Maruli.
KPK menilai integritas sistem sangat krusial untuk mencegah kebocoran dan potensi korupsi.
Strategi Aksi: Dari Validasi Data hingga Edukasi Wajib Pajak
Sejumlah langkah strategis dirancang untuk mendorong optimalisasi pemungutan PAB:
- Inventarisasi dan validasi data alat berat secara menyeluruh
- Digitalisasi sistem pelaporan dan pelacakan
- Penguatan kapasitas petugas pajak di lapangan
- Edukasi dan peningkatan kesadaran wajib pajak
- Kemitraan berkelanjutan dengan pelaku usaha sektor tambang, kehutanan, dan perkebunan
Pemprov Kalteng berharap pendekatan kolaboratif ini tidak hanya meningkatkan PAD, tetapi juga memperkuat akuntabilitas fiskal dan mendukung pembangunan berkelanjutan. (bayu)
