KHABAR, PALANGKA RAYA – Sebanyak 13 pengurus Dharma Wanita Persatuan (DWP) kabupaten/kota di Kalimantan Tengah resmi dikukuhkan untuk masa bakti 2024–2029 dalam sebuah acara pengukuhan yang berlangsung pada Rabu, 6 Agustus 2025, di Aula Lantai 2 Sekretariat DWP Provinsi Kalimantan Tengah, Palangka Raya.
Acara ini dipimpin langsung oleh Ketua DWP Provinsi Kalimantan Tengah, Ny. Natalin Leonard S. Ampung, dan dihadiri oleh jajaran DWP dari seluruh kabupaten dan kota.
Pengukuhan ini menjadi penanda dimulainya masa kerja para pengurus baru DWP di tingkat daerah, yang akan menjalankan tugas selama lima tahun ke depan.
Struktur Baru Pengurus DWP Daerah
Acara diawali dengan pembacaan surat keputusan resmi yang dilakukan oleh Sekretaris DWP Provinsi Kalteng, Ny. Alexandra Hukom Johni Sonder, bersama Wakil Sekretaris DWP Provinsi.
“Seluruh keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan dinamika organisasi dan kebutuhan penguatan peran DWP di tiap daerah,” kata Ny. Alexandra saat membacakan surat keputusan.
Dalam dokumen tersebut, disahkan berbagai struktur organisasi DWP yang baru, di antaranya dari wilayah:
Barito Selatan
Gunung Mas
Lamandau
Barito Timur
Katingan
Dan kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Tengah.
Setiap pengangkatan didukung dokumentasi administratif sebagai dasar legalitas program kerja organisasi di daerah masing-masing.
Harapan dan Arahan Ketua DWP Provinsi
Ketua DWP Provinsi Kalteng, Ny. Natalin Leonard S. Ampung, dalam sambutannya memberikan arahan kepada para pengurus yang baru.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara DWP dan pemerintah daerah demi kesejahteraan keluarga dan perempuan.
“Ini bukan hanya seremoni administratif, tapi momentum untuk memperkuat visi dan semangat Dharma Wanita Persatuan sebagai pilar ketahanan keluarga di Kalimantan Tengah,” ujar Ny. Natalin.
Penegasan Visi dan Keberlanjutan Program
Dengan dikukuhkannya kepengurusan secara serentak, diharapkan ada kesinambungan program dan arah gerak organisasi yang lebih terarah.
DWP Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan pentingnya setiap pengurus segera menyusun rencana kerja yang konkret dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Pengurus baru diharapkan mampu menciptakan program inovatif yang memberi dampak luas, khususnya dalam pemberdayaan perempuan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal. (gnd)
