KHABAR, PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran menegaskan keseriusan pemerintah provinsi dalam mengantisipasi puncak musim kemarau yang diprediksi terjadi pada Juli hingga Agustus 2025.
Pernyataan itu disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Aula Jayang Tingang, Lantai II Kantor Gubernur Kalteng, pada Kamis, 7 Agustus 2025.
Saat ini, Kalimantan Tengah telah menetapkan status siaga darurat Karhutla.
Langkah Strategis Pengendalian Karhutla
Dalam rapat tersebut, Gubernur Agustiar menyampaikan sejumlah langkah strategis yang sudah dijalankan untuk menekan risiko Karhutla di Kalteng.
Berikut ini beberapa upaya yang telah diterapkan:
Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang dimulai sejak 6 Agustus 2025 selama lima hari, dengan kemungkinan perpanjangan sesuai kondisi di lapangan.
Dukungan Helikopter, berupa 2 unit helikopter patroli dan 1 unit helikopter waterbombing.
Dukungan Operasional Darat melalui Dana Siap Pakai (DSP), yang digunakan untuk operasi pemadaman oleh personel Korem 102/Panju Panjung, Polda Kalteng, dan Lanud Iskandar Pangkalan Bun.
Distribusi Peralatan Tambahan, yakni:
Peralatan pemadam kebakaran portable
Tempat penampungan air portable (flexible tank)
Kendaraan roda tiga sebanyak 87 unit Peralatan ini disalurkan ke kecamatan yang tergolong berisiko tinggi bencana Karhutla.
Keterbatasan Kewenangan Daerah
Gubernur Agustiar juga menyampaikan permohonan kepada Pemerintah Pusat untuk memberi ruang gerak lebih besar kepada pemerintah daerah.
“Hampir semua regulasi terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan tersentralisasi di pusat, sehingga kewenangan daerah menjadi sangat terbatas,” ujar Agustiar.
Menurutnya, dana bagi hasil dari sumber daya alam seperti Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) juga belum optimal mendukung program daerah karena terbatasnya fleksibilitas penggunaan.
Ia juga mengusulkan agar kawasan hutan yang sudah tidak produktif bisa dimanfaatkan untuk mendukung ketahanan pangan serta mengurangi risiko Karhutla.
Peran Perusahaan dalam Pencegahan Banjir
Gubernur turut menyinggung pentingnya peran perusahaan-perusahaan besar di Kalimantan Tengah dalam menjaga lingkungan.
Menurutnya, perusahaan harus ikut serta dalam upaya normalisasi sungai guna menekan risiko banjir di musim penghujan.
Dukungan Pemerintah Pusat
Rapat koordinasi tersebut dihadiri langsung oleh sejumlah pejabat tinggi nasional, antara lain:
Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Hanif Faisol Nurrofiq
Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati
Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto
Diharapkan, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat memperkuat upaya pengendalian Karhutla secara menyeluruh di Kalimantan Tengah. (J)
