KHABAR, PALANGKA RAYA – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Tengah berpartisipasi dalam Visitasi Kepemimpinan Nasional (VKN) Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVII Tahun 2025.
Kegiatan ini berlangsung secara virtual melalui Zoom Meeting pada Kamis, 16 September 2025.
Tema yang diangkat dalam kegiatan tersebut adalah “Penguatan Kebijakan Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah di Perdesaan” dengan lokus pembelajaran dari Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.
Pentingnya VKN untuk Kepemimpinan
Kepala BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah, Nunu Andriani, menyampaikan bahwa VKN merupakan bagian penting dari proses pembelajaran kepemimpinan tingkat II.
“Visitasi ini menjadi momentum berharga untuk menyerap inovasi dan pengalaman, khususnya dari praktik baik yang ditunjukkan Kabupaten Banyuwangi dalam penguatan UMKM desa,” ujar Nunu Andriani.
Melalui kegiatan ini, peserta didorong untuk mendiagnosa permasalahan aktual sekaligus merumuskan rekomendasi strategis yang bisa menjadi inspirasi dalam proyek perubahan di instansi masing-masing.
Materi dari Lokus Pembelajaran
Peserta kegiatan mendapat kesempatan mempelajari dua lokus pembelajaran utama.
Pertama, materi dari Bramudya yang mewakili BUMDes dengan tema “Penguatan BUMDes dalam Mendorong Diversifikasi Usaha Kecil dan Menengah.”
Materi ini menyoroti peran BUMDes sebagai pilar penting dalam memperkuat kemandirian desa sekaligus penggerak UMKM yang tangguh.
Kedua, materi dari Budi Santoso dari Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian dengan tema “Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Mendukung UMKM.”
Dalam pemaparannya, ia menekankan pentingnya digitalisasi sebagai kunci memperluas akses pasar, mempercepat layanan, dan meningkatkan daya saing UMKM di era modern.
Apresiasi kepada Pemerintah Banyuwangi
Nunu Andriani menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, khususnya kepada para narasumber yang telah berbagi praktik baik.
Ia berharap seluruh peserta dapat mengimplementasikan ilmu dan inspirasi yang diperoleh dalam proyek perubahan masing-masing.
Menurutnya, hal ini penting untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik serta pelayanan publik yang semakin berkualitas.
(Kemal/Rendy) Edt : EK
