KHABAR, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalteng menggelar Entry Meeting Evaluasi Pencegahan dan Penurunan Stunting Tahun 2025 pada Kamis (31/7/2025).
Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Kepala Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah, secara hybrid dengan peserta hadir langsung dan daring.
Pemerintah Tegaskan Komitmen Cegah Stunting
Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, H. Edy Pratowo, selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi, membuka kegiatan secara virtual.
Dalam arahannya, ia menegaskan pentingnya evaluasi untuk memperkuat koordinasi dan memperbaiki kinerja lintas sektor.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyambut baik pelaksanaan evaluasi ini sebagai langkah strategis dalam memperbaiki tata kelola program pencegahan dan penurunan stunting. Melalui kerja sama lintas sektor yang solid, diharapkan target prevalensi stunting tahun 2025 sebesar 20,6 persen dapat tercapai,” ujar Wakil Gubernur.
Ia menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi telah membentuk TPPS melalui Keputusan Gubernur Nomor 188.44/106/2023 sebagai wujud komitmen mempercepat pembangunan sumber daya manusia.
Langkah ini juga mendukung target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 serta visi Indonesia Emas 2045.
“Saya berharap evaluasi ini tidak sekadar menjadi kegiatan rutin tahunan, melainkan mampu menghasilkan rekomendasi yang implementatif dan aplikatif, yang dapat ditindaklanjuti secara nyata oleh seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” tegasnya.
Dorongan Evaluasi dan Dukungan Daerah
Wakil Gubernur juga meminta seluruh kepala perangkat daerah dalam struktur TPPS untuk mendukung penuh proses evaluasi.
Ia menekankan pentingnya penyediaan data yang akurat dan tepat waktu, serta dukungan aktif dari Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Pulang Pisau sebagai lokasi uji petik.
BPKP Soroti Efektivitas Program dan Alokasi Anggaran
Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Tengah, Ilham Nurhidayat, memaparkan arah dan fokus evaluasi yang akan dijalankan tahun ini.
“Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan hadir sebagai mitra strategis dalam peningkatan kualitas tata kelola program, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Evaluasi ini bukan hanya menilai capaian, tetapi mendorong akselerasi perbaikan melalui saran dan rekomendasi yang berbasis data dan operasional,” jelas Ilham.
Ia mengungkapkan, hasil pengawasan sebelumnya menunjukkan beberapa tantangan utama, antara lain:
Intervensi gizi spesifik yang belum optimal.
Ketimpangan alokasi anggaran.
Rendahnya efektivitas program edukasi dan pendampingan.
BPKP menilai perlunya penajaman strategi, terutama pada periode 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yang menjadi fase penting pencegahan stunting.
Fokus Evaluasi 2025
Fokus utama evaluasi tahun 2025 diarahkan pada tiga aspek, yakni:
Efektivitas pendampingan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK).
Implementasi Program Gerakan Nasional Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING).
Optimalisasi program pemberian makanan bergizi.
Analisis BPKP juga menunjukkan bahwa dari 15 pemerintah daerah di Kalteng, sebagian besar anggaran masih difokuskan pada sektor lingkungan, sementara alokasi untuk ketahanan pangan dan intervensi gizi tergolong rendah.
Hadirnya Kolaborasi Lintas Sektor
Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalteng Sunarto, bersama perwakilan dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Secara virtual, turut hadir Sekretaris TPPS Provinsi Linae Victoria Aden, Bupati Barito Selatan Eddy Raya Samsuri, Bupati Pulang Pisau Ahmad Rifai, serta para kepala OPD dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota di seluruh Kalimantan Tengah.
Melalui evaluasi ini, diharapkan muncul langkah strategis baru untuk mempercepat penurunan angka stunting dan memperkuat kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Tengah.
