KHABAR, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) resmi membuka Pelatihan Manajemen Pelayanan Publik Tahun 2025 di Aula Sei Kapuas, BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah, Palangka Raya, Senin (29/9/2025).
Pelatihan ini diikuti oleh 40 aparatur sipil negara (ASN) dari berbagai perangkat daerah lingkup Pemprov Kalteng yang memiliki tugas di bidang pelayanan publik.
Fokus Tingkatkan Mutu Pelayanan
Dalam sambutan yang dibacakan oleh Sekretaris BPSDM Kalimantan Tengah, Rohaidah, Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran menegaskan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai wajah pemerintah.
“Pelayanan publik adalah ujung tombak pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kecepatan, transparansi, dan akuntabilitas harus menjadi budaya kerja ASN, dan hal ini hanya bisa dicapai melalui komitmen serta inovasi berkelanjutan,” ucap Gubernur.
Rohaidah menambahkan, pelatihan ini menjadi momentum penting bagi ASN untuk mengembangkan kapasitas diri dan profesionalisme dalam bekerja.
“Kami berharap para peserta dapat mengikuti pelatihan ini dengan sungguh-sungguh. Ilmu yang diperoleh harus bisa langsung diimplementasikan di unit kerja masing-masing sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat,” tuturnya.
Pelatihan Empat Hari dengan Pendekatan Praktis
Plt. Kabid Bangkom Soskulpem BPSDM Kalteng, Rano, yang mewakili Kepala BPSDM, menjelaskan bahwa kegiatan ini akan berlangsung selama empat hari, dari 29 September hingga 2 Oktober 2025.
Metode pelatihan yang digunakan meliputi:
Tatap muka dengan narasumber profesional,
Studi kasus,
Diskusi kelompok, dan
Praktik penyusunan rencana aksi.
“Sebanyak 40 ASN dari perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menjadi peserta. Mereka akan dibimbing oleh widyaiswara BPSDM dan narasumber profesional untuk menghasilkan gagasan dan aksi nyata dalam peningkatan pelayanan publik,” ujar Rano.
Dorong ASN Profesional dan Berintegritas
Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam mendukung reformasi birokrasi dan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Tujuan pelatihan tidak hanya meningkatkan kompetensi teknis ASN, tetapi juga membentuk pribadi aparatur yang profesional, berintegritas, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berharap kegiatan ini mampu melahirkan aparatur yang inovatif dan berdedikasi tinggi dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas.
Melalui peningkatan kapasitas ASN, diharapkan terwujud Kalteng Berkah, Maju, dan Bermartabat menuju Indonesia Emas 2045.
