KHABAR, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tetap menunjukkan optimisme menghadapi tantangan fiskal tahun 2026, meski Dana Transfer dari Pemerintah Pusat mengalami penurunan cukup signifikan. Optimisme ini ditegaskan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Leonard S. Ampung, saat menghadiri Rapat Paripurna Ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalteng, Rabu (15/10/2025).
Pemprov Kalteng Tetap Optimistis Hadapi Penurunan Dana Transfer
Dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Kalteng, Arton S. Dohong, Leonard menyampaikan Jawaban Pemerintah Provinsi Kalteng atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026.
Ia menjelaskan bahwa proyeksi pendapatan daerah dalam Rancangan APBD 2026 ditetapkan sebesar Rp7,105 triliun. Angka tersebut disusun secara hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional serta realisasi pendapatan daerah pada tahun sebelumnya.
Namun, tantangan besar muncul karena Dana Transfer Pusat turun hingga Rp1,851 triliun.
“Dana transfer kita turun dari Rp4,173 triliun menjadi Rp2,321 triliun sebagaimana surat DJPK Nomor S-62/PK/2025,” ungkap Leonard.
Pemerintah Siapkan Langkah Efisiensi dan Realokasi
Meski menghadapi tekanan fiskal, Pemerintah Provinsi Kalteng telah menyiapkan langkah-langkah antisipatif agar pelayanan publik tetap berjalan optimal.
Langkah tersebut meliputi:
Efisiensi dan realokasi belanja operasional,
Penyesuaian pada pos pemeliharaan,
Pengendalian pengadaan kendaraan dinas.
Upaya ini dilakukan untuk memastikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta mendukung prioritas pembangunan daerah.
Dorong Kemandirian Fiskal dan Optimalisasi BUMD
Selain efisiensi, pemerintah juga memperkuat kemandirian fiskal daerah dengan mendorong digitalisasi sistem pemungutan pajak.
Tak hanya itu, kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga akan dioptimalkan, antara lain dari:
Bank Kalteng,
Jamkrida Kalteng,
PT Banama Tingang Makmur.
“Kita ingin APBD 2026 tetap menjadi instrumen pembangunan yang efektif meski tantangan fiskal meningkat,” tegas Leonard.
Harapan Sinergi dan Transparansi
Leonard menutup penyampaiannya dengan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD atas dukungan dan kerja sama yang telah terjalin baik selama proses pembahasan.
“Kita harapkan pembahasan APBD 2026 dapat berjalan lancar, transparan, dan memberi manfaat bagi masyarakat demi membangun Kalimantan Tengah yang Berkah, Maju, dan Sejahtera menuju Indonesia Emas,” pungkasnya.
