KHABAR, PALANGKA RAYA – Pemerintah pusat bersama daerah menegaskan capaian swasembada pangan nasional tahun 2025 dalam kegiatan Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan yang digelar Kementerian Pertanian Republik Indonesia bersama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Rabu (7/1/2026).
Kegiatan nasional ini dilaksanakan secara tatap muka dengan melibatkan sekitar 5.000 petani dan penyuluh, serta diikuti secara daring oleh kurang lebih 2 juta petani dari seluruh Indonesia.
Acara tersebut juga dihadiri jajaran kepala daerah, unsur TNI dan Polri, mulai dari Pangdam, Kapolda, Danrem, Dandim, Kapolres, hingga Kepala Dinas Pertanian, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas di seluruh wilayah Indonesia.
Dalam sambutan yang disampaikan secara daring, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan Indonesia telah mencapai swasembada pangan dan tidak lagi bergantung pada impor dari negara lain.
“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini, hari Rabu 7 Januari 2026, saya Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia, dengan ini mengumumkan telah tercapainya swasembada pangan tahun 2025 bagi seluruh bangsa Indonesia,” kata Prabowo.
Peran Kalteng dalam Program Nasional
Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran mengikuti kegiatan secara virtual yang diwakili oleh Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo, S.Sos., M.M dari lahan pertanian di Jalan Alson II Lingkar Luar Kota Palangka Raya.
Dalam arahannya, Wagub Edy Pratowo menegaskan keberhasilan sektor pertanian sangat bergantung pada sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan.
Ia menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen mengawal Program Swasembada Pangan Nasional meskipun menghadapi keterbatasan anggaran pada tahun 2026.
“Alhamdulillah, target swasembada pangan mulai tercapai, kita tidak impor lagi. Pemerintah Provinsi siap kolaborasi. Meskipun tahun 2026 anggaran menurun, kita tetap memprioritaskan program-program yang menjadi program strategis, khususnya mengenai pertanian dan ketahanan pangan,” ungkap Wagub.
Optimalisasi Potensi Daerah
Wagub juga mengapresiasi Pemerintah Kota Palangka Raya yang dinilai konsisten mendukung pengembangan sektor pertanian di tengah keterbatasan lahan.
Ia menegaskan bahwa swasembada pangan tidak hanya bergantung pada komoditas padi, tetapi juga dapat diperkuat melalui pengembangan hortikultura dan tanaman pangan lainnya.
“Tidak harus padi, tetapi apabila kita memang bisa, kita kembangkan dengan horti atau tanaman lain, seperti jagung, tidak salah karena ini juga dalam rangka mendukung swasembada pangan nasional kita,” ujar Wagub.
Ia menambahkan, Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran menekankan pentingnya menyelaraskan target pembangunan daerah dengan sasaran nasional karena swasembada pangan merupakan Program Strategis Nasional.
Program dan Infrastruktur Pertanian
Hingga tahun 2026, Pemprov Kalteng merencanakan pelaksanaan cetak sawah tahap kedua dengan total luas kontrak mencapai 33.790 hektare dan nilai anggaran lebih dari Rp1,179 triliun.
Selain pengembangan padi, pemerintah daerah juga mendorong komoditas jagung melalui pembangunan pabrik pakan ternak di Parenggean yang memanfaatkan jagung sebagai bahan baku utama.
Untuk memperkuat hilirisasi, Pemprov Kalteng membangun Rice Milling Unit di Sampit dan Lempuyang, serta fasilitas Rice to Rice di Desa Pantik, Kabupaten Pulang Pisau.
Wagub Edy Pratowo juga menyebut stabilitas pangan berdampak langsung pada pengendalian harga di daerah.
“Alhamdulillah, dalam beberapa bulan terakhir, Provinsi Kalimantan Tengah masuk dalam 10 besar terendah inflasi, salah satunya Kota Palangka Raya yang begitu intens menjaga inflasi agar tidak terjadi lonjakan,” jelasnya.
Dukungan untuk Petani
Sebagai bentuk dukungan nyata kepada petani, Wagub Edy Pratowo secara simbolis menyerahkan bantuan alat dan mesin pertanian pascapanen berupa power thresher kepada perwakilan kelompok tani.
Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Wali Kota Palangka Raya Achmad Zaini, unsur Forkopimda Provinsi Kalteng, Kepala OPD di lingkungan Pemprov Kalteng, kepala BUMD, serta instansi vertikal lainnya.
