KHABAR, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan komitmennya dalam menata sektor pertambangan rakyat melalui pendekatan legalitas, perlindungan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan dalam Deklarasi Aliansi Penambang Rakyat Kalimantan Tengah (APR-KT) di Aula KNPI Provinsi Kalimantan Tengah, Jumat (10/4/2026).
Kegiatan ini dihadiri Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Darliansjah, unsur Forkopimda Kalimantan Tengah, perwakilan pemerintah kabupaten atau kota, serta Ketua Umum APR-KT beserta jajaran.
Pengelolaan SDA Harus Seimbang
Darliansjah menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan secara seimbang di tengah tingginya potensi tambang di daerah.
Ia mengingatkan bahwa kekayaan alam dapat menjadi peluang sekaligus tantangan jika tidak dikelola dengan bijak.
“Kekayaan sumber daya alam kita ibarat pisau bermata dua. Ia dapat menjadi motor penggerak ekonomi, namun juga berpotensi menimbulkan persoalan ekologis dan sosial apabila tidak dikelola secara bijaksana,” ujarnya.
Penataan Tambang Rakyat Jadi Isu Strategis
Ia menilai penataan pertambangan rakyat bukan hanya soal perizinan, tetapi menyangkut aspek yang lebih luas.
Menurutnya, terdapat sejumlah dimensi penting yang harus diperhatikan dalam pengelolaan tambang rakyat, yaitu:
Legalitas usaha
Perlindungan masyarakat
Keadilan ekonomi
Kepastian hukum
“Permasalahan pertambangan rakyat tidak bisa dipandang semata sebagai persoalan teknis perizinan. Di dalamnya terdapat aspek legalitas, perlindungan, dan keberpihakan kepada masyarakat kecil yang harus menjadi perhatian bersama,” tegasnya.
Dorong Transformasi ke WPR
Darliansjah juga menekankan pentingnya transformasi dari pertambangan tanpa izin menuju sistem yang legal melalui penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
Ia menyebut langkah ini sebagai bagian dari upaya menciptakan tata kelola pertambangan yang tertib dan berkelanjutan.
“Kita perlu mendorong percepatan transformasi menuju WPR yang legal dan terproteksi, sehingga aktivitas pertambangan rakyat memiliki kepastian hukum sekaligus mendapatkan pembinaan yang berkelanjutan,” jelasnya.
Manfaat Harus Dirasakan Masyarakat Lokal
Pemerintah ingin memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam memberikan nilai tambah bagi masyarakat setempat.
Darliansjah menegaskan bahwa hasil kekayaan alam tidak boleh hanya dinikmati oleh pihak tertentu.
“Kita ingin agar kekayaan alam Kalimantan Tengah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat, bukan hanya dinikmati oleh pihak-pihak tertentu. Ini menjadi bagian dari upaya pemerataan kesejahteraan,” ungkapnya.
Dorong Tambang Ramah Lingkungan
Dalam aspek keberlanjutan, ia mendorong penerapan praktik pertambangan yang ramah lingkungan melalui edukasi dan pemanfaatan teknologi.
Pendekatan ini dinilai penting untuk menjaga keseimbangan antara produktivitas dan kelestarian lingkungan.
“Pendekatan pembinaan dan pemanfaatan teknologi menjadi kunci agar aktivitas pertambangan rakyat tetap produktif namun tidak merusak lingkungan, sehingga tidak meninggalkan beban bagi generasi mendatang,” tambahnya.
APR-KT Jadi Mitra Strategis
Darliansjah menilai kehadiran APR-KT sebagai langkah strategis untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah dan penambang rakyat.
Ia berharap aliansi ini mampu menjembatani pemahaman terhadap regulasi di lapangan.
“Aliansi ini diharapkan dapat menjadi ruang komunikasi yang konstruktif antara penambang rakyat dan pemerintah, sehingga berbagai kebijakan dapat dipahami dan diimplementasikan secara lebih efektif di lapangan,” katanya.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga menyampaikan apresiasi atas terbentuknya APR-KT dan berharap organisasi ini menjadi mitra yang kritis dan solutif.
“Kami menyambut baik terbentuknya APR-KT sebagai bagian dari penguatan peran masyarakat sipil dalam tata kelola pertambangan yang lebih baik, demi terwujudnya Kalimantan Tengah yang makin berkah, maju, dan sejahtera,” pungkasnya. (Rkh)
