Militer Korea Selatan terpaksa menyingkirkan lebih dari 1.300 kamera pengawas dari pangkalannya setelah mengetahui bahwa kamera-kamera tersebut dapat digunakan untuk mengirim sinyal ke Cina, seperti yang dilaporkan kantor berita Korea Selatan, Yonhap.
Kamera-kamera tersebut, yang dipasok oleh perusahaan Korea Selatan, “diketahui dirancang untuk dapat mengirimkan rekaman ke server tertentu di Cina,” ungkap seorang pejabat militer yang tak ingin disebut namanya.
Badan intelijen Korea menemukan asal-usul kamera tersebut ternyata berasal dari Cina pada bulan Juli saat melakukan pemeriksaan peralatan militer, lapor Yonhap.
Meski beberapa kamera berada di dekat perbatasan dengan Korea Utara, kamera tersebut tidak memantau perbatasan melainkan difokuskan pada pangkalan pelatihan dan pagar pembatas, jelas pejabat tersebut.
“Tidak ada data yang benar-benar bocor,” tambahnya.
Sekitar 100 kamera telah diganti dengan peralatan produksi lokal, demikian Yonhap melaporkan.
Pengumuman ini muncul di tengah tindakan keras di banyak negara Barat terhadap peralatan pengawas buatan Cina, karena kekhawatiran terhadap praktik keamanan yang longgar dan keterkaitannya dengan pemerintah Cina.
Dua produsen China, Dahua dan Hikvision, masuk daftar hitam oleh pemerintahan Trump pada tahun 2019 setelah dikaitkan dengan pelanggaran hak asasi manusia terhadap populasi Uyghur di Cina.
Sejak saat itu, tujuh perusahaan telekomunikasi dan video pengawas Cina lainnya atau yang didukung oleh Cina telah ditambahkan ke daftar larangan FCC.
Inggris juga melarang penggunaan kamera Hikvision di beberapa situs pemerintah yang sensitif, sementara pada Februari tahun lalu Australia mulai menyingkirkan ratusan produk Hikvision dan Dahua dari gedung-gedung pemerintahnya.
Meski demikian, penyelidikan Radio Free Europe mengungkapkan pada bulan Mei bahwa banyak negara Eropa masih bergantung pada kamera keamanan murah dari Dahua dan Hikvision — bahkan di lokasi-lokasi sensitif seperti pangkalan militer dan markas polisi.
Produsen Cina yang produknya digunakan di pangkalan militer Korea itu tidak disebutkan, tetapi menurut Yonhap, pihak militer sedang mempertimbangkan tindakan hukum terhadap pemasok tersebut, yang diduga memalsukan dokumen tentang asal-usul kamera tersebut.
