PD KMHDI Soroti Transmigrasi, Bisa Timbulkan Ketimpangan Baru Jika…

KHABAR, PALANGKA RAYA – Isu transmigrasi kembali memicu perdebatan di Kalimantan Tengah, mendorong Ketua Pimpinan Daerah Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PD KMHDI) Kalteng, Juprianto, angkat bicara pada Sabtu, 27 Juli 2025.

PD KMHDI Kalteng menyatakan tidak berada di posisi mendukung maupun menolak secara mutlak program transmigrasi.

Organisasi tersebut menilai perlu ada evaluasi mendalam terkait dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari kebijakan tersebut bagi masyarakat Kalimantan Tengah.

Tidak Ingin Berpolemik, Fokus pada Kontribusi Nyata

Juprianto menegaskan bahwa polemik antara pro dan kontra bukanlah fokus utama mereka.

“Kami tidak ingin berpolemik soal pro atau kontra. Yang terpenting adalah bagaimana kebijakan transmigrasi benar-benar memberi kontribusi positif terhadap daerah dan tidak justru menimbulkan ketimpangan baru,” ujar Juprianto.

PD KMHDI Kalteng lebih menekankan perlunya pendekatan yang berbasis manfaat konkret dan keadilan sosial bagi daerah.

Sumber Daya Lokal dan Kearifan Budaya Harus Dijaga

Menurut Juprianto, transmigrasi sebaiknya dijalankan dengan mengutamakan prinsip pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan lokal.

Ia menyebutkan tiga hal penting yang harus menjadi perhatian:

  • Peningkatan kualitas sumber daya manusia lokal
  • Pemerataan akses infrastruktur
  • Kolaborasi budaya yang sehat dan saling menghormati

“Kami mendukung segala program yang mendorong kemajuan Kalimantan, tetapi tentu dengan catatan harus inklusif, memperhatikan kearifan lokal, dan tidak menggeser posisi masyarakat asli,” tambahnya.

Seruan Pelibatan Pemuda dan Lembaga Adat

Juprianto juga menyerukan agar pemuda dan lembaga adat dilibatkan aktif dalam proses perencanaan serta evaluasi program transmigrasi.

“Pemuda tidak boleh hanya jadi penonton. Kita harus duduk bersama, menyampaikan pandangan, dan ikut mengawal agar program transmigrasi tidak melukai keutuhan sosial di daerah,” tegasnya.

Pelibatan semua elemen masyarakat dianggap penting agar program transmigrasi tidak menjadi sumber konflik sosial di masa depan.

Jangan Jadikan Isu Transmigrasi sebagai Alat Politik

PD KMHDI Kalteng berharap agar isu transmigrasi tidak dipolitisasi dan dibicarakan secara ilmiah serta rasional.

Menurut Juprianto, kebijakan strategis seperti ini seharusnya diarahkan demi keadilan dan kemajuan bersama, bukan untuk kepentingan sempit kelompok tertentu.

“Kemajuan Kalimantan harus dibangun dengan semangat kebersamaan, semangat gotong-royong, bukan pertentangan, bukan,” tutup Juprianto. (#opinimasyarakat)

Nassar Ramaikan Palangka Raya, Sampai Video Call Gubernur…

Edy Pratowo Tegas Soal Dana Publik: Bukan Cuma Formalitas, Tapi…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *