KHABAR, PALANGKA RAYA – Kelangkaan dan harga LPG 3 kilogram yang terus berubah-ubah di Kalimantan Tengah (Kalteng) semakin menjadi perhatian. Hal ini menuntut perhatian serius dari pemerintah dan DPRD Kalteng untuk memastikan distribusi gas bersubsidi tetap berjalan sesuai tujuan.
Sekretaris Komisi II DPRD Kalteng, Junaidi, mengingatkan pemerintah provinsi agar memperketat pengawasan distribusi LPG 3 kg. Pasalnya, jika pengawasan longgar, gas subsidi ini berpotensi dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) dan tidak sampai ke tangan masyarakat yang seharusnya menerima manfaat subsidi.
Pentingnya Pengawasan Ketat
Junaidi mengungkapkan bahwa pengawasan yang ketat sangat diperlukan untuk memastikan distribusi LPG sampai ke konsumen yang berhak. “Jika pengawasan lemah, LPG 3 kg berpotensi dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) dan tidak sampai ke masyarakat miskin yang berhak menerima subsidi,” ujarnya pada Minggu (9/2/2025).
Perhatian untuk Daerah Terpencil
Lebih lanjut, anggota legislatif dari Partai Demokrat ini menegaskan perlunya pemantauan langsung di lapangan. Terutama di daerah-daerah terpencil yang sering kesulitan mendapatkan LPG dengan harga wajar. Junaidi meminta pemerintah agar tidak hanya fokus pada kota besar, namun juga menjamin ketersediaan gas subsidi yang cukup untuk seluruh wilayah Kalteng.
“Distribusi tidak boleh hanya terfokus di kota besar. Pemerintah harus menjamin alokasi yang cukup bagi seluruh wilayah Kalteng,” tegasnya.
Transparansi dalam Penyaluran LPG
Selain pengawasan yang ketat, Junaidi juga menekankan pentingnya transparansi dalam proses distribusi LPG. Ia mengungkapkan bahwa masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai kuota, mekanisme distribusi, serta harga yang berlaku di setiap daerah.
“Keterbukaan sangat penting agar masyarakat tahu hak mereka. Dengan transparansi, potensi penyimpangan bisa ditekan, dan kepercayaan publik terhadap program subsidi meningkat,” jelas Junaidi.
Harapan untuk Masyarakat Kalteng
Dengan langkah-langkah pengawasan yang lebih ketat dan transparansi yang ditingkatkan, diharapkan distribusi LPG 3 kg dapat lebih merata. Sehingga, masyarakat yang berhak bisa mendapatkan gas bersubsidi tanpa kesulitan. Ke depannya, diharapkan tidak ada lagi masalah terkait kelangkaan atau perbedaan harga yang mengganggu masyarakat Kalteng.
