KHABAR, PALANGKA RAYA – Pemangkasan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 125,153 miliar oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menjadi sorotan tajam Komisi I DPRD Kalteng, namun tetap dipahami sebagai langkah strategis dalam masa transisi pemerintahan nasional.

Kebijakan Efisiensi Anggaran Nasional

Pemangkasan anggaran ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29/2025.

Kebijakan tersebut mengatur efisiensi anggaran melalui penyesuaian rincian alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2025.

Langkah ini diambil dalam rangka memperkuat stabilitas fiskal dan menjamin keberlanjutan program prioritas nasional.

Respons Komisi I DPRD Kalteng

Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Muhajirin, menyatakan bahwa pihaknya memahami alasan utama pemangkasan dana tersebut.

“Kita sangat memaklumi dalam masa transisi pemerintahan, terutama Presiden kita yang ingin membayar janji-janji beliau waktu kampanye. Banyak dana yang diperlukan itu belum tersedia langsung di kementerian untuk mewujudkan program beliau, terutama makan bergizi gratis,” ungkapnya, Senin (17/2/2025).

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pemotongan ini lebih bersifat sementara, bukan penghapusan program secara permanen.

Muhajirin yang juga merupakan Legislator dari Fraksi Demokrat, menekankan bahwa program-program lama tetap akan dievaluasi untuk menentukan urgensinya.

Program Jokowi Dikaji Ulang oleh Pemerintahan Prabowo

Menurut Muhajirin, Presiden Prabowo akan mengkaji program-program warisan era Presiden Jokowi melalui tim ahli untuk memilih:

• Program strategis yang tidak bisa ditunda
• Program yang bisa ditunda pelaksanaannya

“Tinggal satu-satunya jalan, ada beberapa proyek yang terkena pemotongan. Pemotongan itu intinya hanya penundaan saja, tetap program itu ada. Karena program itu sudah lama dicanangkan,” tegasnya.

Ia meyakini bahwa penyelarasan ini akan memperkuat program nasional agar tetap relevan dan efektif bagi rakyat.

Penyesuaian Langkah DPRD Kalteng

Komisi I DPRD Kalteng menyatakan komitmennya untuk menyesuaikan arah kebijakan dan langkah anggaran daerah terhadap kebijakan pusat.

Langkah ini bertujuan agar program prioritas tetap berjalan, dan kebutuhan masyarakat tetap menjadi fokus utama pembangunan di Kalimantan Tengah.

Pemerintah daerah diharapkan tetap menjaga sinergi dan komunikasi aktif dengan pemerintah pusat demi kelancaran realisasi program yang tertunda.

Komisi I juga akan mengawal implementasi program strategis agar tetap menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di akar rumput.

Penyesuaian ini bukan sekadar administratif, tapi merupakan bentuk adaptasi dalam peta besar pembangunan nasional.

(asp)