Proyek ambisius relokasi ibu kota Indonesia ke Nusantara (IKN) menjelang akhir masa kepresidenan Joko Widodo menunjukkan banyak tantangan, termasuk ketidakpastian pernyataan mengenai kepindahan pegawai negeri sipil (ASN) dan masalah investasi asing. Meskipun ada harapan untuk mengatasi masalah Jakarta, realisasi proyek ini tampaknya semakin sulit.
Presiden Jokowi pernah menyatakan bahwa ASN akan mulai pindah ke IKN pada bulan September. Namun, saat ini, pernyataan tersebut tampak tidak pasti, dan banyak yang mempertanyakan kemungkinan penundaan. “Kami akan terus berupaya agar relokasi ini bisa berjalan sesuai rencana,” ungkap Jokowi, tetapi optimisme ini tampak semakin kabur di tengah berbagai kendala.
Persiapan untuk relokasi ASN hingga saat ini belum lengkap. Anggaran nasional (APBN) dianggap tidak memadai untuk mendukung kebutuhan proyek besar ini. Mantan Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, juga menyoroti masalah ini. Ia menjelaskan bahwa kurangnya investasi asing disebabkan oleh fokus awal pembangunan IKN yang lebih pada infrastruktur pemerintahan, bukan pembangunan yang mampu menarik minat investor.
“Investasi asing sangat tergantung pada stabilitas regulasi dan dukungan pemerintah. Tanpa itu, fase kedua pengembangan IKN bisa menemui jalan buntu,” kata Bahlil. Kondisi ini menciptakan pertanyaan besar mengenai keberhasilan proyek tersebut, terutama dengan situasi global yang tidak menentu.
Tensi geopolitik di wilayah sekitar, seperti konflik di Laut China Selatan dan Taiwan, juga menambah ketidakpastian investasi. Para investor asing cenderung bersikap “wait and see” hingga ada kejelasan dari program pemerintahan baru. Jika situasi ini berlanjut, proyek IKN bisa dianggap tidak memiliki harapan sejak awal.
Konflik di daerah lain, seperti di Gaza dan Ukraina, juga berpotensi memengaruhi minat investasi asing, terutama dari negara-negara Asia Timur. Dalam konteks ini, keberhasilan IKN tidak hanya bergantung pada kebijakan dalam negeri, tetapi juga pada kondisi geopolitik yang lebih luas.
Namun, ada harapan bahwa pemerintah mendatang di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto bisa memberikan arah baru bagi proyek ini. Prabowo mungkin akan mencoba menjadikan Indonesia pemain aktif di panggung geopolitik, tetapi masih belum jelas apakah IKN akan menjadi prioritas utama dalam strateginya. Dalam situasi seperti ini, penting bagi Indonesia untuk menunjukkan komitmen nyata dalam mempromosikan perdamaian regional.
