Rencana penambahan kementerian oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto tidak akan membebani anggaran negara. Ini dipastikan oleh Wahyu Utomo, Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PKAPBN), yang menyebut bahwa APBN 2025 sudah diatur sedemikian rupa untuk menampung potensi peningkatan belanja kementerian dan lembaga (K/L).
Belanja non K/L yang mencapai Rp1.541,3 triliun diproyeksikan dapat menampung tambahan beban ini, meningkat dari Rp1.376,7 triliun pada tahun sebelumnya. Menurut Wahyu, “Mungkin ada beberapa K/L yang bertambah, kemudian dipisah dan sebagainya… itu memungkinkan ditampung dari belanja non K/L.” Hal ini menunjukkan kesiapan pemerintah dalam menyusun anggaran yang fleksibel, tanpa melupakan prioritas utama untuk menjaga defisit pada 2,53%.
Penataan Ulang Kementerian untuk Efisiensi dan Ketahanan Pangan
Ekonom dari Indef, Abra Talattov, menawarkan pandangan lain terkait penghematan anggaran. Menurutnya, pemisahan beberapa direktorat di Kementerian Pertanian untuk membentuk kementerian baru yang fokus pada ketahanan pangan bisa menjadi langkah efisien. Dengan mengambil anggaran dari direktorat yang sudah ada, pembentukan kementerian baru ini tidak akan menambah beban anggaran negara. Abra menegaskan, “Misalnya direktorat yang mengurusi sarana dan prasarana di sektor produksi bisa dipecah dan dibentuk kementerian baru.”
Langkah ini dianggap lebih hemat daripada membuat struktur baru dari nol, dan dapat memberikan fokus lebih kepada sektor-sektor strategis seperti pangan yang akan menopang program unggulan Prabowo.
Rencana Kementerian Penerimaan Negara untuk Mengoptimalkan Pajak dan Cukai
Salah satu rencana strategis yang juga menarik perhatian adalah pembentukan Kementerian Penerimaan Negara yang akan mengelola pajak, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Burhanuddin Abdullah, Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan akan dirombak untuk mewujudkan hal ini. “Insyaallah, akan ada Menteri Penerimaan Negara yang mengurus pajak, cukai, dan PNBP, terpisah dari Kementerian Keuangan,” ujarnya.
Rencana ini diharapkan dapat meningkatkan optimalisasi penerimaan negara, terutama di tengah tantangan ekonomi global yang membutuhkan lebih banyak pendapatan untuk mendukung program-program nasional.
Transformasi Kementerian BUMN untuk Kinerja Lebih Baik
Di sektor BUMN, perubahan kelembagaan juga akan dilakukan. Meskipun nilai BUMN Indonesia mencapai USD 1 triliun, kontribusi sektor ini dinilai masih belum maksimal. Oleh karena itu, transformasi bisnis, kultural, dan manajemen dijadwalkan akan dimulai pada Januari 2025, dengan harapan bisa meningkatkan performa dan memberikan dampak lebih besar bagi perekonomian negara.
Perombakan Kelembagaan yang Tepat Waktu
Dari rencana yang dipaparkan, terlihat bahwa Prabowo dan timnya berusaha membangun landasan kelembagaan yang kuat untuk mendukung program-program strategis. Langkah-langkah seperti ini memang tidak hanya memerlukan political will tetapi juga perubahan struktural yang mendalam, seperti yang disebutkan oleh Burhanuddin. “Harus ada kapasitas untuk mengimplementasikannya… diperlukan perubahan kelembagaan.”
Namun, sebagai masyarakat, kita perlu kritis. Apakah perubahan ini benar-benar akan berdampak positif tanpa ada kebocoran anggaran? Terlebih lagi, pengawasan dan transparansi harus lebih diperketat agar anggaran yang dialokasikan benar-benar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat.
Dengan rencana ini, kita optimis bahwa fokus pemerintah ke depan memang untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih efisien dan efektif. Namun, apakah kementerian-kementerian baru ini dapat benar-benar memberikan solusi atas tantangan-tantangan yang ada? Itu yang harus kita lihat bersama.
