Keberlanjutan proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi sorotan setelah Presiden Prabowo Subianto tidak menyinggungnya dalam pidato perdananya sebagai presiden. Komarudin Watubun, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), menyatakan bahwa IKN belum menjadi prioritas utama di pemerintahan baru ini.
Dalam pidato yang berlangsung sekitar 30 menit, Presiden Prabowo Subianto membahas berbagai isu penting seperti kemiskinan, korupsi, ketahanan pangan, serta konflik di Palestina. Namun, yang menjadi perhatian publik adalah tidak adanya penyebutan terkait IKN, yang merupakan proyek besar warisan Presiden Joko Widodo.
Menurut Komarudin, ketidakadaan pembahasan tentang IKN menunjukkan bahwa Presiden Prabowo lebih memilih untuk memprioritaskan isu-isu yang dianggap lebih mendesak saat ini. “Pak Prabowo tidak menyebut IKN dalam pidatonya karena beliau memprioritaskan apa yang menjadi prioritas hari ini,” ujar Komarudin saat diwawancarai di kompleks gedung DPR pada 20 Oktober 2024.
Salah satu alasan di balik rendahnya prioritas pembangunan IKN, menurut Komarudin, adalah kondisi keuangan negara yang terbatas. Indonesia dihadapkan pada beban utang yang besar, dengan utang jatuh tempo lebih dari Rp 800 triliun pada tahun depan. Dengan situasi seperti ini, Komarudin menyebut bahwa sikap realistis perlu diambil untuk menentukan prioritas pembangunan.
“Pemerintah dihadapkan pada banyak tantangan keuangan. Pak Prabowo harus memilih mana yang lebih mendesak dan penting, seperti pembayaran utang negara yang jatuh tempo,” tambahnya.
Komarudin juga mengungkapkan kekhawatirannya jika pembangunan IKN tetap dipaksakan di tengah keterbatasan anggaran. Hal ini dikhawatirkan akan menambah beban utang negara yang saat ini sudah mencapai Rp 8.400 triliun. Selain itu, situasi geopolitik yang tidak menentu juga dianggap dapat mempengaruhi stabilitas keuangan nasional.
Komarudin menegaskan bahwa ada banyak aspek lain yang lebih mendesak untuk dibiayai oleh pemerintah, seperti pangan, pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Menurutnya, pembangunan infrastruktur seperti IKN bisa ditunda demi memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang lebih mendesak.
“Saya kira kondisinya begini, kita bertahan di Jakarta, tidak mati kan. Tapi kalau kita utamakan yang fisik-fisik, lalu rakyat menderita, harga pangan naik, segala macam naik kasihan rakyat,” tegas Komarudin.
Proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara diinisiasi oleh Presiden Joko Widodo yang berencana memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur. Sejak 2022 hingga Agustus 2024, proyek ini telah menghabiskan dana sebesar Rp 51,4 triliun.
Saat masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo sempat menyatakan kesiapannya untuk melanjutkan proyek IKN. Bahkan, Prabowo menyatakan tekadnya untuk menyelesaikan pembangunan IKN jika memungkinkan. “Saya sudah berkali-kali sampaikan, bahwa saya bertekad untuk melanjutkan, kalau bisa menyelesaikan,” ujar Prabowo saat meninjau lokasi pembangunan di IKN pada Agustus 2024.
Meskipun tidak disinggung dalam pidato perdananya, Prabowo tetap menyatakan komitmennya untuk melanjutkan proyek pembangunan IKN. Dalam berbagai kesempatan sebelumnya, ia menegaskan bahwa proyek ini merupakan bagian dari sejarah yang dimulai oleh Presiden Jokowi, dan ia merasa berkewajiban untuk melanjutkan.
