Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai baru-baru ini menyoroti minimnya anggaran yang dialokasikan untuk Kementerian HAM, yang hanya mendapatkan Rp64 miliar. Menurut Pigai, anggaran tersebut tidak memadai untuk mendukung visi dan misi Presiden Prabowo Subianto dalam membangun sistem perlindungan HAM yang kuat dan inklusif di Indonesia.
Natalius Pigai menegaskan bahwa Kementerian HAM dibentuk dengan tujuan besar, sehingga diperlukan anggaran yang lebih memadai. Ia menyampaikan bahwa tim transisi pemerintahan perlu segera merombak anggaran tersebut agar visi dan misi Presiden Prabowo dapat tercapai secara maksimal. Menurut Pigai, tidak mungkin dengan hanya Rp64 miliar, Kementerian HAM bisa menjalankan tugasnya sesuai harapan.
“Kenapa Presiden mau bikin Kementerian HAM, berarti ada sesuatu besar yang mau dibikin. Maka tim transisi rombak itu anggaran. Rombak itu. Dari Rp20 triliun cuma Rp64 miliar, enggak bisa, tidak tersampaikan kinerja visi misi Presiden RI Prabowo Subianto,” ujar Pigai saat berbicara di Gedung Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta Selatan, Senin (21/10/2024).
Pigai mengulas lebih lanjut tentang Asta Cita Prabowo, yang mencakup empat pilar penting dengan HAM sebagai prioritas utama. Di dalamnya juga terdapat poin-poin lain seperti demokrasi dan keadilan. Dengan demikian, pembentukan Kementerian HAM merupakan bagian dari strategi besar pemerintah untuk mewujudkan cita-cita tersebut.
Dalam data awal yang dipaparkan oleh tim transisi Kemenko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, terlihat jelas bahwa anggaran untuk Kementerian HAM jauh lebih kecil dibandingkan kementerian lainnya. Kementerian Hukum mendapatkan anggaran sebesar Rp7,2 triliun, sementara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menerima Rp13,3 triliun. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai prioritas anggaran pemerintah.
Kesenjangan anggaran antara Kementerian HAM dan kementerian lain semakin mempertegas urgensi perombakan anggaran tersebut. Pigai mengungkapkan bahwa idealnya, Kementerian HAM mendapatkan alokasi anggaran yang lebih besar, yakni di atas Rp20 triliun. Namun, ia juga memahami bahwa hal ini tergantung pada kemampuan negara.
Dalam upayanya untuk meningkatkan anggaran Kementerian HAM, Natalius Pigai telah berkomunikasi dengan Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Menteri Keuangan. Pigai menjelaskan bahwa langkah-langkah konkret sudah diambil untuk memperjuangkan peningkatan anggaran tersebut.
“Saya sudah bicara langsung dengan Ketua Bappenas dan saya sudah bicara Menteri Keuangan bahwa kami akan membangun pembangunan HAM, baik fisik dan non fisik,” tambah Pigai.
