Polemik Alwin Kiemas, PDIP Tuding Ada Politisasi Hukum

PDI Perjuangan (PDIP) dengan tegas membantah adanya hubungan antara Alwin Jabarti Kiemas dengan keluarga Megawati Soekarnoputri maupun partai tersebut. Ketua DPP PDIP, Ronny Talapessy, menegaskan bahwa Alwin bukan kader PDIP dan menyebut kasus ini sebagai upaya mencemarkan nama baik partai menjelang Pilkada 2024.

“Yang bersangkutan bukan keluarga dan juga bukan kader PDI Perjuangan,” ujar Ronny. Ia juga menyatakan akan melaporkan akun-akun media sosial yang menyebarkan informasi palsu terkait Alwin dan PDIP. Menurutnya, penyebaran informasi ini adalah tindakan jahat yang menggiring opini publik.

Penangkapan Alwin Jabarti Kiemas

Alwin Jabarti Kiemas ditangkap bersama 23 tersangka lainnya dalam kasus besar judi online. Ia disebut-sebut sebagai keponakan Taufiq Kiemas, suami Megawati Soekarnoputri. Namun, PDIP membantah hubungan ini.

Kombes Pol Wira Satya Triputra mengonfirmasi bahwa Alwin kini berstatus tersangka. Ia bersama seorang tersangka lainnya diduga terlibat memfilter dan memverifikasi website judi online agar tidak diblokir. Para tersangka dijerat Pasal 303 KUHP, UU ITE, dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang.

PDIP Kritik Politisasi Hukum

PDIP menilai pengungkapan kasus Alwin saat masa tenang Pilkada 2024 sebagai bentuk politisasi hukum. Juru Bicara PDIP, Chico Hakim, mengkritik keras pembiaran aktivitas judi online yang terus berlanjut di Indonesia.

“Penggunaan hukum sebagai alat politik adalah bentuk pengkhianatan terhadap demokrasi,” kata Chico. Menurutnya, mafia sering mendekati pihak-pihak berkuasa untuk mendapatkan perlindungan.

Desakan Pembentukan Komite Independen

PDIP mendesak dibentuknya Komite Khusus Independen untuk mengusut aliran dana ilegal, termasuk yang berasal dari judi online. Chico juga menyebut bahwa mafia judi, narkoba, dan tambang ilegal sering terlibat dalam politik demi memuluskan operasinya.

“Mafia lebih cenderung mendekat kepada penguasa untuk mendapatkan perlindungan,” tegas Chico. PDIP berharap aparat hukum bertindak tegas terhadap jaringan mafia yang merugikan negara.

Kritik Terhadap Aparat Penegak Hukum

Selain mengkritik politisasi hukum, PDIP juga menyayangkan lemahnya penindakan terhadap aktivitas judi online meski isu ini sudah mencuat sejak lama. Chico Hakim menilai penggunaan tokoh-tokoh terkenal untuk melindungi operasi mafia adalah modus lama yang terus terjadi.

Kasus ini, menurut PDIP, bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga ujian bagi demokrasi dan integritas aparat negara. PDIP menyerukan agar hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, demi melindungi demokrasi yang bersih dan berkeadilan.

More From Author

Kronologi Tragis Tewasnya Anak SMKN 4 Semarang Usai Ditembak Oknum Polisi

Penghapusan OTT KPK Jadi Perdebatan Sengit, Siapa yang Diuntungkan?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *